LOKALISASI SARKEM : Pemkot Pertimbangkan Penutupan Sarkem

Ujang Hasanudin Selasa, 01 Maret 2016 22:20 WIB

LOKALISASI SARKEM : Pemkot Pertimbangkan Penutupan Sarkem

Lokalisasi Kaliwungu, Tulungagung, Jawa Timur telah ditutup dan menjadi program percontohan nasional alihfungsi lokalisasi. Nyatanya, kawasan eks Lokalisasi Kaliwungu itu terdeteksi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat marak digunakan sebagai ajang prostitusi terselubung. Buntutnya, muncul desakan agar kawasan itu ditutup total. Penutupan total eks Lokalisasi Kaliwungu sesuai desakan MUI itu akhirnya dilakukan, Jumat (8/5/2015), oleh polisi dan aparat Satpol PP. (JIBI/Solopos/Antara/Destyan Sujarwoko)

Lokalisasi Sarkem bakal ditata

Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota Jogja belum berencana melakukan penataan lokalisasi prostitusi di kawasan Pasar Kembang (Sarkem) dalam waktu dekat. Alasannya persoalan yang terjadi di Kampung Sosrowijayan Kulon itu sangat kompleks, bukan hanya soal prostitusi. (Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/01/prostitusi-warga-sarkem-menolak-disebut-kawasan-lokalisasi-696353">PROSTITUSI Warga Sarkem Menolak Disebut Kawasan Lokalisasi)

"Kita baru cari masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang sosial dan ketenagakerjaan jika sewaktu-waktu ada rencana [penataan Sarkem]," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrasn) Kota Jogja, Hadi Muhtar, saat dihubungi, Selasa (1/3/2016).

Hadi mengatakan penataan lokalisasi prostitusi tidak hanya dibebankan pada Dinsosnakertrans, melainkan butuh keterlibatan semua pihak agar penataan dilakukan secara terpadu, terkoordinir dan terintegrasi.

Ia mengaku sepakat dengan rencana Kementerian Sosial yang mencanangkan bebas prostitusi pada 2019 mendatang. Namun, pemerintah pusat tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, yang mengusulkan penataan lokalisasi di daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pihaknya masih membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menata Sarkem, "Kalau di daerah sudah sepakat semua, kita usulkan ke Kementrian Sosial," ujar Hadi.