Perempuan Harus Aktif Berpolitik untuk Perjuangkan Hak

Sekar Langit Nariswari
Sekar Langit Nariswari Sabtu, 16 Juli 2016 15:20 WIB
Perempuan Harus Aktif Berpolitik untuk Perjuangkan Hak

JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto Sejumlah pekerja rumah tangga bersama aktivis Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY membentangkan poster tuntutan saat melakukan aksi demonstrasi terkait kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Tugu Pal Putih, Yogyakarta (07/10/2015). Aksi yang digelar secara serentak di Indonesia itu sebagai bentuk kecaman atas tindak kekerasan terhadap Toipah (pengasuh anak) yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR RI, Fanny Safriansyah dan istrinya Anna Susilowati

Perempuan disarankan untuk aktif berpolitik guna memperjuangkan haknya

Haranjogja.com, KULONPROGO-Minimnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik menjadikan kebijakan yang berpihak bagi perempuan juga masih minim hingga saat ini. Karena itu, perempuan harus didorong untuk semakin aktif ikut serta dalam aktivitas politik.

Terbatasanya perempuan yang duduk di kursi legislatif membuat adanya keterbatasan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. “Keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif belum sebanding dengan populasi masyarakat,” ujar Isnain Aminudin, Perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, Jumat (15/7/2016).

Seharusnya perempuan yang duduk di wakil rakyat seimbang agar bisa menyalurkan inspirasi masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Karena itu, diperlukan materi yang baik serta memadai bagi perempuan di kalangan luas mengenai kondisi politik di Indonesia, pemilu, serta sejumlah isu-isu perempuan dan kepemimpinan.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan KB (BPMPDPKB) Kulonprogo Sri Utami menjelaskan bahwa perempuan harus menyeimbangkan jati dirinya serta kodratnya. “Jangan sampai kodrat perempuan ditinggalkan ketika memperjuangkan jati diri,”jelasnya.

Adapun, pendidikan politik sendiri dianggap esensial untuk mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Hamam Muttaqien, anggota DPRD DIY asal Kulonprogo membenarkan bahwa jumlah perempuan masih tergolong minoritas baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif. Karena itu, ia menyampaikan perlunya kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan untuk mencapai masyarakat yang seimbang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online