KEMISKINAN KULONPROGO : Rp27 Miliar Khusus untuk Tangani Kemiskinan

Kemiskinan Kulonprogo diberikan alokasi penanganan Rp27 miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo sedianya akan mengalokasikan dana sebesar Rp27miliar guna penanganan kemiskinan. Selain itu, jaminan hidup juga akan diberikan kepada warga miskin yang masuk dalam kategori absolut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan secara khusus mulai 2017 mendatang.

Terlebih lagi, penangan kemiskinan memang menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

Sejumlah dana tersebut akan diaplikasi dengan program bersifat sosial dan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, jumlah program sosial guna meningkatkan status keluarga miskin juga akan ditingkatkan.

“Salah satunya dengan program perbaikan RTLH [Rumah Tak Layak Huni] dan jambanisasi,” jelasnya, Kamis (25/8/2016).

Bantuan bagi siswa untuk kelengkapan sekolah dan transport di luar BOS juga akan diberikan.

Lebih lanjut, jaminan hidup bagi warga miskin absolut akan diberikan dengan menggabungan Kartu Keluarga (KK) warga tersebut dengan kerabatnya. Selama ini beragam program sudah diberikan kepada warga miskin absolut tanpa perkembangan berarti.

Karena itu, penggabungan KK dilakukan agar warga tersebut memiliki pendamping sehari-hari. “Jaminan hidup akan diberikan terus meski sudah digabung dengan KK lain,” ujar Langgeng.

Sementara itu, sejumlah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat juga terbukti kurang efektif mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan pendampingan yang dilakukan tidak maksimal.

Akibatnya, warga kemudian menemui masalah yang cenderung membebani. Langgeng mencontohkan bahwa warga biasanya kesulita dalam hal pemasaran jika diajak berwirausaha.

Sebelumnya, anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, Priyo Santoso menyatakan bahwa implementasi program penanggulang kemiskinan selama ini masih terbatas pada pembangunan fisik. Program tersebut berupa bedah rumah, perbaikan sistem sanitasi, dan bantuan paket sembako.

Ia menilai bahwa program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin yang sejahtera dan mandiri masih sangat minim. “Penanggulangan kemiskinan harus jadi priorotas kebijakan,” ujarnya.

Terlebih lagi, angka kemiskinan di Kulonprogo pada tahun 2015 lalu tercata mencapai 12%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan data versi BPS Kulonprogo yang mencapai angka 20,64%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.