Hiphop, Diplomasi yang Datang dari Jalanan
Program Next Level di Bantul menunjukkan jejak diplomasi hiphop sebagai medium ekspresi generasi muda dan dialog budaya lintas negara.
Dari total 150 lebih unit koperasi di Bantul yang sudah memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), lebih dari 50% diantaranya masih belum tertib pajak
Harianjogja.com, BANTUL-Dari total 150 lebih unit koperasi di Bantul yang sudah memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), lebih dari 50% diantaranya masih belum tertib pajak. Kebanyakan dari mereka keberatan dalam menyelesaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang harus mereka laporkan setiap bulan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Bantul Bambang Supriyadi. Saat ditemui di kantornya, Jumat (28/10/2016), dirinya mengakui bahwa sebagian besar koperasi di Bantul memang banyak yang kerap terlambat mengurus SPT Masa itu. Akibatnya, mereka pun harus menambah jumlah biaya yang mereka keluarkan lantaran terkena denda.
Itulah sebabnya, jika hal itu terus terjadi, ia memperkirakan dalam setahun, akan banyak koperasi yang kolaps. "Kalau dipersentase, ya ada sekitar 70%," katanya.
Ia menambahkan kendala koperasi di Bantul selama ini bukanlah pada kesadaran membayar pajaknya. Melainkan justru pada kemampuan mereka dalam membuat laporan SPT Masa itu. "Kualitas sumber daya manusia masih menjadi kelemahan dari sebagian besar koperasi di Bantul. Mereka kerap kesulitan dalam menyusun laporan [SPT Masa]," imbuh Bambang.
Oleh sebab itu, pihaknya hingga kini terus berupaya untuk mencari jalan tengah bersama pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul agar nantinya bisa memudahkan para pengurus koperasi di Bantul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jadwal SIM Keliling Sleman Kamis 23 Juli 2026 digelar di Sleman City Hall. Simak lokasi, jam layanan, dan syarat perpanjangan SIM.
DPAD DIY dan DPRD DIY menggelar bedah buku di Sleman untuk memperkuat karakter anak, meningkatkan literasi, dan mencegah kenakalan remaja.
Akademisi UMY menilai fenomena bangku kosong SPMB 2026 dipicu faktor demografi dan mutu pendidikan, bukan sekadar popularitas sekolah.
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku Anakku Terhebat di Sleman untuk membekali orang tua menghadapi tantangan pola asuh di era digital.
Kejagung menjelaskan alasan Febrie Adriansyah tidak mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU.