WISATA KULONPROGO : Lahan Pendukung Borobudur Takkan Dibebaskan, Lalu?

Wisata Kulonprogo untuk pengembangan pariwisata bersinergi

Harianjogja.com, KULONPROGO -- Lahan berkisar 300 hektar di Kulonprogo yang sedianya akan menjadi penyokong Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur takkan dibebaskan menjadi milik negara. Pemkab Kulonprogo juga telah menyusun Detail Engineering Design (DED) terkait yang mencakup Kecamatan Samigaluh dan Kalibawang.

(Baca Juga :http://cms.solopos.com/?p=741312"> WISATA INDONESIA : Bappeda Kulonprogo Segera Petakan Batas Wilayah Penopang KSPN Borobudur)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro mengatakan kepemilikan lahan tersebut terbagi menjadi 3 yakni tanah kas desa, Sultan Ground (SG), dan hak milik warga. Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan penyokong KSN Borobudur seluas 5.000 hektar. Luasan tersebut terbagi menjadi 3 daerah yakni Kulonprogo, Purworejo, dan Magelang.

Daripada melakukan pembebasan lahan, Pemkab Kulonprogo akan menerapkan pendampingan masyarakat di kawasan terdampak agar bisa menyokong juga mendapatkan keuntungan dari rencana tersebut. Hal serupa juga akan dilakukan oleh2 daerah lainnya. “Jika harus ada pembebasan tanah, Magelang dan Purworejo sudah angkat tangan,”jelasnya, Rabu(2/11).

Pendampingan masyarakat ini sekaligus menjadi upaya peningkatan perekonomian dengan aktivitas pariwisata. Hal ini sejalan dengan pengembangan wisata di kawasan utara berbasis perkebunan, wisata alam, dan sejumlah potensi lainnya. Terlebih lagi, sejauh ini sudah ada sejumlah produk lokal unggul seperti kopi dan teh menoreh. Dengan demikian, wisatawan asing yang mengunjungi Borobudur juga sekaligus bisa ditarik mengunjungi Kulonprogo dan bukan hanya sekedar lewat.

Pemkab Kulonprogo sendiri telah menyiapkan diri dengan melakukan penataan upaya jalur jalan di kawasan pendukung yang berada di Pegunungan Menoreh tersebut. Jalur jalan yang disebut Bedah Menoreh tersebut juga akan menyambungkan kawasan Borobudur dengan Bandara Temon. Astungkoro mengatakan bahwa perlahan namun pasti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sudah mulai dilakukan.

Adapun, kawasan terkait juga akan dibagi menjadi 2 yakni di luar dan dalam otoritas oleh kementrian terkait. Pembagian inilah yang sedang dibahas di pemerintah pusat dan sedianya akan berbuah Peraturan Presiden (Perpres). Astungkoro menyebutkan bahwa peraturan tersebut seharusnya sudah bisa disahkan pada awal bulan lalu.Penginapan Berkelas Internasional
Sejauh ini, juga sudah muncul sejumlah investor yang akan membangun resort dan homestay pendukung pariwisata berkelas lokal maupun internasional. Berdasarkan konsep yang dipaparkan, homestay yang dibangun akan memanfaatkan budaya lokal yang sudah ada. Terlebih lagi, kawasan utara Kulonprogo juga akan memiliki Kampung Nusantara di Desa Pendowoharjo, Girimulyo. Kampung Nusantara sedianya akan menjadi padepokan budaya yang bekerja sama dengan seniman tari dan topeng Didik Nini Thowok.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki menjelaskan sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi untuk kebutuhan tersebut. “Sudah dipetakan tapi pembagian peruntukkannya belum,”ujarnya. Hasil identifikasi tersebut masih akan dibahas dengan pemerintah DIY pada pekan ini.

Luasan sekitar 300 hektar yang masuk daerah Kulonprogo sendiri akan berada di luar Subkawasan Peruntukkan (SP) 2 Borobudur. Langgeng menyebutkan akan ada sejumlah pengaturan untuk keberadaan infrastruktur yang masuk dalam KSN Borobudur. Candi Borobudur merupakan cagar budaya yang juga dilindungi UNESCO sehingga ada ketentuan maksimal jumlah pengunjung dan membutuhkan penopang dari sekitarnya sebagai kawasan otoritas dan koodinatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.