Lampu Jalan dan Lampu "Bangjo" di Bantul akan Diganti LED

Lampu jalan dan lampu LED di Bantul akan diganti LED

Harianjogja.com, BANTUL-Bermaksud menekan angka pemborosan pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lampu APILL, pihak Dinas Perhubungan berencana akan melakukan meterisasi dan penggantian jenis lampu dari lampu konvensional menjadi lampu LED.

Untuk itu, pihak Pemkab Bantul telah menganggarkan dana sebesar Rp190 juta untuk pengadaan lampu LED dan Rp500 juta untuk meterisasi.

Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana (KTSP) Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul Singgih Riyadi mengakui selama ini memang terjadi pemborosan anggaran untuk pembayaran listrik APILL dan PJU di Bantul.

Pemborosan itu disebabkan oleh besarnya pembayaran uang listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mencapai Rp1,6 miliar per bulan.

Dengan pendapatan pajak yang hanya Rp2,2 miliar, ia khawatir jika hal itu terus terjadi, besar kemungkinan akan mempengaruhi pendapatan daerah melalui sektor pajak penerangan jalan (PPJ).

Itulah sebabnya, ia merasa meterisasi dan pengadaan lampu LED itu sangat mendesak dilakukan. Ia menjelaskan, dengan adanya pemasangan meteran di PJU, pihaknya bisa mengontrol sendiri beban listrik digunakan.

Sejauh ini, dari total 3.547 titik Lampu PJU di Bantul, baru sekitar 1.000 unit yang sudah terpasang meteran. Akibatnya, pembayaran listrik PJU itu pun masih menggunakan sistem abonemen.

“Sistem inilah [abonemen] yang menyebabkan pengeluaran kami membengkak,” katanya saat ditemui Harianjogja.com, Kamis (8/12/2016) siang di kantornya.

Selain itu, penggunaan lampu konvensional pun tak pelak menambah pemborosan daya listrik. Dari hasil kajian yang ia lakukan terhadap 30 titik lampu di kawasan Jl. Parangtritis, penggunaan lampu LED ternyata bisa mengirit pengeluaran untuk pembayaran listrik hingga maksimal 62,5%.

Padahal, hingga kini tercatat PJU yang masih menggunakan jenis lampu konvensional lebih dari 2.900 unit.

Terpisah, Kepala Dishub Bantul Soewito menjelaskan, sasaran utama dari rencana itu memang adalah terkait dengan efisiensi penggunaan energi listrik yang bermuara pada pendongkrakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantul dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Dijelaskannya, tagihan listrik yang harus dibayar oleh Pemkab Bantul per bulannya memang cenderung mengalami kenaikan. Sayangnya hal itu tak diikuti dengan peningkatan angka PPJ. Akibatnya, saldo yang masuk ke kas daerah pun tak bisa maksimal.

“Kalau misalnya pemakaian listrik bisa lebih efisien, maka saldo pun bisa lebih besar,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.