APBD 2017 JOGJA : Perjalanan Dinas dan Honorarium PNS Dipotong Rp150 Miliar

APBD 2017 Kota Jogja diminta untuk hemat anggaran

Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemerintah Kota Jogja menghemat anggaran kegiatan eksekutif dan legislatif 2017 mendatang.

Beberapa postur anggaran yang harus dikurangi dalam postur APBD Kota Jogja 2017 adalah perjalanan dinas, honorarium pegawai negeri sipil (PNS) dan honorarium non PNS.

Sektretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja, Kadri Renggono mengakui dari hasil evaluasi Gubernur DIY terdapat beberapa pos anggaran yang harus dikurangi. Dari hasil penghitungannya ada sekitar Rp150 miliar yang akan dikurangi.

“Yang harus dikurangi sudah cukup jelas, besok kami akan membahas hasil evaluasi Gubernur bersama DPRD,” kata Kadri, Senin (26/12/2016).

Kadri mengatakan pemangkasan yang cukup besar ada di pos anggaran perjalanan dinas dan honorarium PNS. Sementara anggaran untuk kegiatan pelayanan public, ia memastikan tidak dikurangi.

Dalam APBD 2017 anggaran perjalanan dinas eksekutif dan legislatif dalam kota nilainya mencapai Rp10,16 miliar, perjalanan dinas luar kota Rp57,8 miliar, dan perjalanan dinas ke luar negeri Rp1, 04 miliar.

Selain itu, dalam lembar evaluasi APBD 2017, Gubernur DIY menilai anggaran belanja langsung berupa honorarium untuk PNS sebesar Rp60,04 miliar dan non PNS Rp57,09 miliar terlalu besar. Sebab, PNS telah memperoleh Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Demikian juga bagi non PNS, pemberian honor hanya diperbolehkan bagi yang berhubungan dengan pelayanan publik, “Tidak diperbolehkan untuk tenaga non PNS yang menjalankan tugas fungsi PNS,” kata demikian bunyi dalam lembar evaluasi Gubernur DIY atas APBD Kota Jogja 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.