OPINI: Bank Indonesia dan Investasi
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto Warga dan wisatawan menggunakan jasa jasa mobil odong-odong untuk berkeliling kawasan wisata ALun-alun Kidul, Yogyakarta, Kamis (29/01/2015). Usaha ini berawal dari modifikasi sepeda tandem dan berkembang saat ini dengan model mobil vw kodok.
Tahun baru 2017 setiap masukan diterima untuk dievaluasi.
Harianjogja.com, JOGJA -- Keluhan wisatawan di sosial media menjadi perhatian pemerintah DIY. Berbagai cuitan tersebut menjadi bahan evaluasi agar ke depan persoalan tersebut tidak lagi kembali terulang.
Kasubag Program Dinas Pariwisata DIY Don Charles menambahkan tarif odong-odong di Alun-Alun Selatan ata Alun-Alun Kidul (Alkid) yang dikeluhkan wisatawan menjadi evaluasi penting Pemda DIY. Jo, demikian dia biasa disapa, untuk mengantisipasi hal ini agar tidak kembali terulang memang diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Jogja. Di antaranya dengan mengumpulkan para pelaku wisata dan membericarakan persoalan tarif agar tidak lagi memberatkan wisatawan.
"Pelaku wisata dikumpulkan lalu dibicarakan soal harga. Jangan sampai ada pelaku wisata yang nuthuk, supaya ada kesepakatan harga bersama, juga soal parkir," ungkap Jo, Selasa (3/1/2017)
Jo mengatakan sebagian besar wisatawan yang datang ke Jogja merupakan wisatawan yang sudah sering datang berkunjung. Karena bagi mereka Jogja merupakan kota yang nyaman dan selalu dirindukan, sehingga selalu banyak wisatawan yang kembali datang sekadar melepas rindu dengan kota ini.
Lebih lanjut dia menambahkan, cuitan dan keluhan wisatawan di sosial media, kata Jo, menjadi perhatian bagi Pemda DIY. Salah satu yang menonjol adalah mahalnya tarif permainan seperti odong-odong.
"Karena biasanya mereka [wisatawan] hanya membayar Rp30.000 saja, kali ini harus membayar hingga Rp150.000. Pasti dengan harga semahal ini akan membuat pengunjung kapok datang ke Jogja. Tahun ini, banyak sekali keluhan yang masuk, paling mencolok dibandingkan tahun sebelumnya, karena kini keluhan mereka bisa langsung diposting ke media sosial dan menjadi viral," imbuh Jo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.
Pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun pada akhir 2026, mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan, BSU, hingga diskon tiket Nataru.
RAPBD DIY 2027 mengalokasikan 40,14% belanja untuk pendidikan. DPRD menyoroti penurunan bantuan keuangan hingga 33,65%.
Pengacara Irjen Ahrie Sonta memastikan kliennya kooperatif dalam kasus dugaan penyadapan Presiden yang turut menyeret eks Kapolri Listyo Sigit.