BANDARA KULONPROGO : Rp19 Miliar Disiapkan Untuk Tanah Urukan

Bandara Kulonprogo, untuk lahan relokasi warga terdampak.

Harianjogja.com, KULONPROGO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menyiapkan dana sebesar Rp19 Miliar untuk tanah uruk lahan relokasi bagi warga terdampak Bandara Temon. Dana tersebut merupakan pendanaan dari pemerintah daerah bagi pembangunan kediaman baru warga.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo, Zahrom Asurawan mengatakan dana tersebut bersumber dari APBD Pemkab Kulonprogo.

“Sebagai bentuk kontribusi pemda [Pemkab Kulonprogo] bagi warga terdampak,”jelasnya pada Rabu (4/1/2017).

Pengadaan tanah uruk saat ini mulai masuk tahap lelang. Pengurukan tanah diprediksi selesai akhir Februari, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan rumah warga. Zahram mengatakan telah berkoordinasi dengan PLN dan PDAM setempat untuk pengadaan saluran air dan listrik. Pengadaan dilakukan sesegera mungkin agar warga dapat langsung menempati rumah baru dengan nyaman.

Baca Juga : http://m.solopos.com/?p=781269">BANDARA KULONPROGO : Warga Masih Enggan Kosongkan Lahan

Ditargetkan, lahan relokasi siap ditempati pada April 2017 untuk 276 KK. Jumlah tersebut telah dipastikan melalui pendataan menyeluruh. Selain itu, warga terdampak juga telah memilih masing-masing tipe rumah yang akan dibangun sesuai dengan keinginan dan kondisi keuangan.

Zahram menyebutkan rumah tipe 45 dan tipe 54 menjadi alternatif yang paling banyak dipilih warga. Meski demikian, banyak pula warga yang memilih membangun rumah tipe 100 khususnya bagi yang mendapatkan ganti rugi dalam jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, pembangunan rumah diperkirakan membutuhkan dana rata-rata Rp2,2juta per meter.

Pembangunan lahan relokasi sendiri akan dilakukan dengan sistem pendampingan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak). Setiap kelompok terdiri dari 15 warga dengan lokasi rumah yang saling berdekatan. Kedekatan lokasi ini mempermudah proses pembangunan yang dilakukan dengan saling bergantian ini.

Uang ganti rugi warga yang kini masih ditahan oleh Angkasa Pura akan dimasukkan ke dalam rekening kelompok. Dengan demikian, pembelanjaan bahan material yang diperlukan juga akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Disinggung soal kesulitan pengadaan material oleh warga, Zahram menyatakan hal itu bukanlah masalah. Ia yakin akan banyak tawaran pengadaan material kepada warga terdampak dengan harga yang bersaing.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, RM Astungkoro mengatakan pengurugan lahan relokasi merupakan kebutuhan yang diutarakan oleh Rekompak. Nantinya lahan relokasi akan diurug dan ditata hingga siap dibangun. Semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat bersama Rekompak.

Ia berharap pembangunan lahan relokasi dilakukan sesegara mungkin.

“Sudah dilakukan pendekatan dengan masyarakat oleh Rekompak, harapannya pembangunan segera,”jelasnya. Menurutnya, baik pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi akan mendukung pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.