KEMISKINAN GUNUNGKIDUL : Program Penanggulangan Kemiskinan Sulit Diakses

Kemiskinan Gunungkidul menjadi masalah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Hasil audit sosial program penanggulangan kemiskinan dari Perkumpulan Institute for Development and Economic Analysis (IDEA), menunjukkan minimnya akses terhadap program tersebut. Sehingga manfaat program tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Peneliti dari IDEA, Triwahyuni Suci Wulandari mengatakan, jaringan masyarakat sipil yang melakukan audit sosial program penanggulangan kemiskinan, menggali informasi berdasarkan sejumlah aspek. Mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dilihat dari empat aspek tersebut, pihaknya menemukan beberapa hal terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

“Aspek akses, misalnya. Sosialisasi tentang program penanggulangan kemiskinan masih minim, sehingga program tidak bisa langsung di terima oleh penerima manfaat,” kata Triwahyuni dalam acara dialog publik hasil audit sosial program penanggulangan kemiskinan, di wisata Kampung Emas Plumbungan, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Jumat (27/1/2017).

Selain itu dalam audit yang dilakukan IDEA juga menyoroti perihal aspek partisipasi.  Pemerintah tidak melibatkan warga dalam proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah hanya menjadi penyalur program dari pemerintah pusat tanpa adanya informasi yang memadai.

Lalu penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan juga tidak tepat sasaran, karena  basis data tidak mutakhir. Dia menyebut bahwa di semua kabupaten dan kota masih ditemukan orang miskin tidak menerima manfaat program.

“Justru ada orang bercukupan menerima manfaat program kemiskinan,” tambahnya

Dalam audit program penanggulangan kemiskinan ini IDEA juga menyoroti lemahnya fungsi kontrol. Pengawasan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan belum partisipatif. Pasalnya warga banyak yang merasa belum pernah dilibatkan dalam proses tersebut dalam bentuk apapun.

Atas temuan data itu, dia mendorong penggunaan basis data terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalisirkan program salah sasaran. Melibatkan warga miskin dalam proses verifikasi data melalui rembug warga di tingkat terbawah.

“Kami berharap disediakan layanan aduan masyarakat yang mudah diakses, khususnya masyarakat miskin dan memastikan aduan tersebut ditindaklanjuti,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.