Kerawanan Pemilu di Jogja Tertinggi Kedua se-Nasional, Polda Siapkan Pasukan
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) DIY menjadi yang tertinggi kedua dari seluruh provinsi di Indonesia. Polda DIY pun melakukan antisipasi keamanan dengan menyiagakan pasukan.
Titik tengah ruas JJLS di Desa Girisekar, Kecamatan Panggang. (JIBI/Harian Jogja/Kusnul Isti Qomah)
JJLS di Gunungkidul belum tuntas membebaskan lahan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sejumlah Desa, Kecamatan Girisubo belum semuanya selesai. Dari enam desa yang dilalui JLLS, baru ada sebagain desa yang sudah mulai dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran.
Camat Girisubo, Sukamto mengatakan lahan yang dilalui JJLS di enam desa, yakni Desa Jerukudel, Tileng, Karangawen, Balong, dan Jepitu belum semua dilakukan pembebasan lahan.
Menurut dia, baru Desa Jerukudel yang sudah selesai dilakukan penilaian oleh tim appraisal dari Pemda DIY. “Sebagian sudah ada pembayaran ke pemilik lahan, belum semuanya” ujarnya, Kamis (2/2/2017).
Sementara itu, di sejumlah desa kata dia baru dilakukan uji publik oleh pemerintah. Dan dalam uji publik tersebut mayoritas warga menyatakan persetujuannya terhadap adanya pembangunan JLLS. Camat yang baru menjabat sejak awal Januari itu pun mengaku tidak ada kendala berarti dalam proses pembebasan lahan di Girisubo.
Lebih jauh, saat ditanya perihal harga lahan yang ditetapkan per meter perseginya, Sukamto mengaku tidak mengetahui secara persis. Pasalnya harga lahan setiap titik yang digunakan untuk JJLS bisa berbeda-beda, tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal.
Namun dia mengakui memang harga tanah yang berada di sekitar calon lokasi pembangunan JLLS menjadi naik berkali-kali lipat.
“Iya tentunya berpengaruh terhadap harga-harga tanah yang berada di sekitar JJLS. Sudah menjadi barang tentu karena akan menjadi jalur utama, sehingga berpengaruh terhadap dinamika perekonomian,” ujarnya.
Kendati demikian, meskipun harga tanah melonjak tinggi, menurutnya masyarakat tidak lantas serta merta menjual tanahnya. Pasalnya sejumlah warga yang tanahnya di lalui jalur JJLS tidak semua dibeli oleh pemerintah. Sehingga kata dia masih banyak di antaranya yang tetap bertahan mendiami sisa lahanya tersebut.
“Warga biasanya masih punya tanah yang bisa dimanfaatkan, jadi tidak pindah. Seandainya belakangnya gunung ya mereka lebih memilih meratakan gunung itu,” kata Sukamto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) DIY menjadi yang tertinggi kedua dari seluruh provinsi di Indonesia. Polda DIY pun melakukan antisipasi keamanan dengan menyiagakan pasukan.
Program MBG menyerap 1,28 juta pekerja dan melibatkan ribuan UMKM serta koperasi dalam rantai pasok pangan nasional.
Pemerintah menambah kuota Magang Nasional 2026 menjadi 150 ribu peserta. Batch I ditargetkan mulai berjalan Juli 2026.
Peminat SNBT UGM 2026 mencapai 84.637 peserta. Sekolah Vokasi, Fakultas Teknik, dan Fisipol jadi fakultas paling diminati.
DPRD Kota Jogja siapkan Raperda Kota Layak Anak dengan melibatkan polisi untuk menangani kenakalan remaja dan kriminalitas anak.
WNA Brunei tewas di Blok M ternyata sempat menginap bersama pelaku di Jakarta Selatan sebelum penganiayaan maut terjadi.