KEMISKINAN JOGJA : Legislatif Usulkan Anggaran RTLH Rp100 Miliar

Kemiskinan Jogja, dana disiapkan untuk menata RTLH

Harianjogja.com, JOGJA -- DPRD DIY kembali mengusulkan kenaikan anggaran penataan rumah tidak layah huni (RTLH) sebesar Rp100 miliar pada tahun anggaran 2018 mendatang. Pemda DIY belum ada kata sepakat terkait usulan tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan jumlah RTLH saat ini masih berkisar sekitar 72.000 unit RTLH yang tersebar di seluruh DIY. Jumlah itu harusnya bisa terus ditekan dengan mengedepan kebijakan anggaran yang lebih ekstrim untuk membantu masyarakat miskin. Dari total data tersebut, kepastian data sesuai nama dan alamat pemilik rumah telah terdata sekitar 10.000 unit. Huda berharap semua pihak memiliki kehendak politik untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Ada 72.000 rumah tidak layak huni di DIY. Kebayang enggak kita ini, tinggal di rumah [layak huni] kita masing-masing, apa ya tega, kita nggak [tega] lah mestinya. Kita tidak bicara bahagia atau tidak bahagia, tetapi jelasnya itu dia tinggal di rumah kumuh nggak layak huni," ungkap politis PKS ini, Kamis (2/3/2017).

Fakta itu memang tidak bisa dibantah, kata Huda, apalagi DIY mendapatkan predikat nomor wahid secara nasional soal ketimpangan antara masyarakat kaya dengan miskin. Kenyataan itu, kata Huda, seharusnya bisa diminimalisasi karena DIY telah mendapatkan keistimewaan.
"Masak sih DIY yang istimewa ini ketimpangan sosialnya tertinggi se-Indonesia, nggak lucu kan, itu fakta. APBD 2018 dan RPJMD yang nanti akan disusun akhir 2017 itu harus harus konsen ke arah tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya kembali mengusulkan peningkatakan anggaran RTLH menjadi Rp100 miliar pada 2018 mendatang. Usulan itu untuk membedah sekitar 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp11 juta per unitnya. Mengingat pada 2017 ini, anggaran RTLH mencapai 24 miliar.

"Kalau menyelesaikan masalah jangan separo-paro lah. Kita kadang konsennya RTLH hanya Rp4 miliar, Rp5 miliar, kecil-kecil. Padahal Rp100 miliar DIY mampu, Tahun ini Rp24 miliar dengan gini rasio tertinggi Rp100 miliar itu wajar. Dikoordinasikan melibatkan swasta seperti apa, itu yg kita harapkan," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.