PARKIR DI JOGJA : DPRD Jogja Wacanakan Jukir Digaji APBD

Parkir di Jogja, nasib jukir diperhatikan

Harianjogja.com, JOGJA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja mewacanakan gaji semua juru parkir (Jukir) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sistem parkir berlangganan. Hal itu untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir dan meminimalisasi jukir nakal.

Wacana ini akan segera dibahas dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran.

Baca Juga : PARKIR DI JOGJA : Paguyuban Parkir Bentuk BUMD, Mungkinkah?

"Jika masih ditemukan petugas parkir yang nutuk harga Pemerintah Kota Jogja bisa langsung menindak tegas dengan pemecatan," kata Ketua Pansus Perparkiran, Antonius Fokki Ardianto, Jumat (31/3/2017).

Fokki mengaku wacananya tersebut dari hasil studi banding di Kota Batam selama tiga hari lalu. Menurut dia, Batam mulai tahun ini menerapkan sistem gaji petugas parkir dari APBD dan parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut, kata Fokki, Batam berani menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp30 miliar. Padahal 2016 PADnya hanya 3,5 miliar.

Ia menilai sistem tersebut cukup efektif dan bisa diterapkan di Kota Jogja. Menurutnya, Jogja sebagai kota wisata terkadang tercoreng dengan ulah jukir yang menaikkan tarif parkir diluar ketentuan atau nutuk harga terutama saat musim liburan.

Dalam waktu dekat, Pansus Perparkiran akan berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun regulasinya dan kepolisian untuk mensinergikan langganan parkir melalui pajak kendaraan tahunan.

"Ini akan menjadi kajian serius kami dalam konteks bagaimana kalau diterapkan di Jogja," ujar Fokki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.