RSPS Bantul Raih ISO 27001:2022, Perkuat Keamanan Data Pasien
Sertifikasi ISO 27001:2022 ini menjadi bukti keseriusan RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam memberikan layanan yang aman dan profesional
Menara telekomunikasi (Arief Junianto/JIBI/Harian jogja)
Menara telekomunikasi ilegal di Jogja akan ditertibkan
Harianjogja.com, JOGJA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada Pemerintah Kota Jogja untuk menertibkan menara telekomunikasi tak berizin alias ilegal.
Baca juga : http://www.harianjogja.com/baca/2017/02/16/menara-telekomunikasi-kota-jogja-segera-punya-aturan-mendirikan-menara-793393">MENARA TELEKOMUNIKASI : Kota Jogja Segera Punya Aturan Mendirikan Menara
Rekomendasi ini merupkan hasil kesepakatan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, Selasa (4/4/2017).
"Kita berikan waktu tiga bulan setelah paripurna persetujuan raperda ini agar menara tak berizin ditertibkan," kata Ketua Pansus Pentan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, Agung Damar Kusumandaru.
Raperda ini batal disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja, Senin (20/3/2017) lalu. Alasan penundaan pengesahan karena dewan menilai masih banyak menara telekomunikasi tak berizin yang belum ditertibkan.
Dewan khawatir jika tidak ditertibkan, keberadaan menara tersebut dianggap legal.
Berdasarkan catatan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Jogja, menara telekomunikasi yang berizin ada 104 menara. Namun di lapanga lapanga sekitar 222 menara telekomunikasi yang berdiri. Data itu sesuai yang diserahkan Pemerintah Kota Jogja kepada Pansus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Portugal vs Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2026. Oyarzabal percaya diri, cek prediksi skor dan susunan pemain.
Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong bertemu di Leaders’ Retreat 2026 Jakarta, bahas kerja sama strategis dan proyek bilateral.
Jokowi mulai safari politik ke sejumlah daerah usai Lampung. PSI jadi titik awal, partai lain ikut memberi respons.
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mendikdasmen ungkap skema kantin dalam program MBG masih dikaji, bantuan hanya untuk siswa yang membutuhkan.