3.174 Mahasiswa UII KKN, Semua Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Sebanyak 3.174 mahasiswa UII dilepas untuk KKN 2026 dan mendapat perlindungan JKK serta JKM BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan pengabdian.
dokumen
Haji 2017, masih ada biro perjalanan keagamaan yang tak berizin.
Harianjogja.com, SLEMAN – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DIJ mencatat sebanyak 45 biro travel haji dan umrah (BTHU) di DIY dinyatakan ilegal. Mereka diminta untuk segera mengurus persyaratan izinnya. Jika sampai 31 Mei 2017 pengurusan izin tidak dilakukan, Kemenag akan menutup paksa 45 kantor BTHU tersebut.
Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY Tulus Dumadi mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan tersebut kepada 45 kantor BTHU tersebut. Peringatan diberikan lantaran mereka beroperasi secara tidak resmi.
"Kami minta untuk segera menutup usahanya atau merampungkan legalitasnya," ujarnya di sela-sela penyerahan Surat Keputusan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Asrama Haji Transit Jogja, Selasa (11/4/2017).
Sebanyak 45 BTHU tersebut, lanjutnya, tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. Sebanyak 29 biro menyatakan sebagai PPIU dan 16 biro menyatakan sebagai PIHK. Jika sampai 31 Mei 2017 mereka tidak bisa melengkapi persyaratan dan legalitasnya, Kemenag DIY akan melakuan tindakan tegas.
“Bersama Polda DIY kami akan lakukan penertiban," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 3.174 mahasiswa UII dilepas untuk KKN 2026 dan mendapat perlindungan JKK serta JKM BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan pengabdian.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 19 Agustus 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur, lengkap dengan waktu di setiap stasiun.
Pascagempa NTT, 32 dari 33 titik longsoran telah ditangani. BNPB mencatat 68 orang meninggal dan 213 lainnya luka-luka.
SAC menggelar pameran 150 lukisan untuk merayakan HUT RI ke-81 sekaligus merespons dinamika global dan memperkuat pesan perdamaian.
Menkeu Purbaya memastikan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat tak mengganggu fiskal. Defisit RAPBN 2027 tetap 2,40%.
Perpres Ojol segera terbit. Tarif angkutan orang akan diatur Kemenhub, sedangkan tarif barang dan makanan menjadi kewenangan Komdigi.