BPPTKG Tegaskan Pendakian Gunung Merapi Belum Aman Dilakukan
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Saat ini tercatat baru ada 12 dari 86 desa di Sleman yang memiliki perpustakaan desa
Harianjogja.com, SLEMAN—Pengelolaan perpustakaan desa masih perlu terus dimotivasi. Saat ini tercatat baru ada 12 dari 86 desa di Sleman yang memiliki perpustakaan desa. Dari 12 perpustakaan desa yang sudah ada, rupanya belum semuanya berkembang dengan baik.
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Sleman Ayu Laksmi Dewi mengatakan dari 12 perpusdes, yang baru berkembang salah satunya di Widodomartani, Kecamatan Ngemplak. Perpusdes itu bahkan bisa memiliki mobil perpusds.
“Saat ini desa memiliki dana yang cukup besar, baik dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Ini potensi yang bisa dikembangkan,” katanya, Jumat (5/5/2017). Dengan demikian, upaya untuk memiliki perpustakaan saat ini tergantung dari komitmen Pemerintah Desa, dalam hal ini kepala desanya.
Ketika ada alokasi yang dianggarkan, maka keberadaan perpusdes tentu bisa berkembang dengan baik. Keberadaan perpusdes menjadi sebuah kewajiban untuk ikut mencerdaskan masyarakat. "Jika perlu ada program menghantarkan buku ke rumah. Ini menjadi program yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Dispar Sleman optimistis dua ajang lari pada 23 Agustus 2026 mampu menarik lebih banyak wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal
Nanik Deyang mundur dari Kepala BGN karena alasan kesehatan, namun menegaskan tetap mengawal Program Makan Bergizi Gratis.
Harga pangan nasional 22 Juli 2026 bergerak variatif. Bawang dan sebagian cabai turun, sementara beras medium, telur, dan minyak curah naik.
Sistem buka tutup dan contraflow kembali berlaku di Simpang Tiga Piyungan hingga akhir Juli 2026 seiring proyek rigid beton dilanjutkan.
Kemenperin menilai lonjakan impor truk berpotensi menekan industri otomotif, investasi, utilisasi pabrik, dan penyerapan tenaga kerja