Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Ilustrasi LHP BPK (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemerintah Kabupaten Sleman mampu mempertahankan enam kali opini wajar tanpa pengecualian
Harianjogja.com. SLEMAN—Tertangkapnya auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyurutkan kepercayaan Bupati Sleman, Sri Purnomo, terhadap BPK.
Menurut Sri, Pemerintah Kabupaten Sleman mampu mempertahankan enam kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berkat kerja profesional aparat sipil negara (ASN) Pemkab dan BPK DIY. “Saya yakin BPK DIY bekerja profesional,” ungkapnya, Jumat (2/6/2017).
Untuk mencapai predikat WTP tidak mudah. Pemkab selalu memperbaiki hasil rekomendasi yang diberikan BPK DIY agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak bermasalah.
Kepala BPK DIY Yusnadewi menilai prestasi opini WTP yang diraih seluruh kabupaten dan kota di DIY merupakan wujud hasil akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan. Meski begitu, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Namun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan masing-masing Pemkab/Pemkot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Penutupan kali di belakang Kantor Pemkab Gunungkidul menelan Rp1,019 miliar untuk pembangunan parkir Taman Kuliner Wonosari.
Biarawati Katolik asal Timor-Leste, Suster Dulce Maria Guterres, meraih gelar Magister Kebidanan di UNISA Yogyakarta dan berbagi kisah toleransi.
Lelang cabai digital di Bantul membantu petani mendapat harga lebih tinggi dibanding pengepul, dengan total 1,7 ton sudah dilelang.
Empat EWS tsunami di pantai Gunungkidul mengalami kerusakan. BPBD menyiapkan Rp165 juta dan perbaikan dimulai Oktober 2026.
Bupati Gowa Sitti Husniah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dan TPPU senilai Rp1,1 miliar.