DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Ilustrasi LHP BPK (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemerintah Kabupaten Sleman mampu mempertahankan enam kali opini wajar tanpa pengecualian
Harianjogja.com. SLEMAN—Tertangkapnya auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyurutkan kepercayaan Bupati Sleman, Sri Purnomo, terhadap BPK.
Menurut Sri, Pemerintah Kabupaten Sleman mampu mempertahankan enam kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berkat kerja profesional aparat sipil negara (ASN) Pemkab dan BPK DIY. “Saya yakin BPK DIY bekerja profesional,” ungkapnya, Jumat (2/6/2017).
Untuk mencapai predikat WTP tidak mudah. Pemkab selalu memperbaiki hasil rekomendasi yang diberikan BPK DIY agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak bermasalah.
Kepala BPK DIY Yusnadewi menilai prestasi opini WTP yang diraih seluruh kabupaten dan kota di DIY merupakan wujud hasil akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan. Meski begitu, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Namun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan masing-masing Pemkab/Pemkot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.