RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Keputusan Tingkat I, Ini Isinya
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Warga Sariharjo, Kecamatan Ngaglik menyiapkan properti arak-arakan takbir keliling yang digelar malam ini, Sabtu (24/6/2017). (JIBI/Harian Jogja/Abdul Hamid Razak)
Selain mengganggu dan membahayakan peserta, menyulut petasan juga dinilai melanggar hukum
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah komunitas masyarakat di berbagai kecamatan menggelar takbir keliling. Kepala Polres Sleman, Ajun Komisaris Besar Polisi Burkan Rudy, mengingatkan agar peserta tidak membawa petasan.
Selain mengganggu dan membahayakan peserta, menyulut petasan juga dinilai melanggar hukum. Jika terbukti membawa petasan, polisi akan langsung menangkapnya. “Akan diproses secara hukum,” katanya, Sabtu (24/6/2017).
Dia mengatakan banyak kolompok masyarakat yang mengajukan izin untuk menggelar pawai takbir keliling. Hanya saja dia tidak mengetahui jumlah pastinya. Menurutnya, proses pengamanan peserta pawai dibackup langsung oleh masing-masing Polsek. “Untuk pengamanan [konvoi] kami [polisi] serahkan ke masing-masing Polsek. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan lainnya,” papar Burkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Rencana relokasi badak Jawa ke Alas Purwo ternyata dibahas sejak 1991. Menhut membantah gagasan tersebut berasal dari Hashim.
UMK Jogja 2027 dipastikan naik, tetapi besarannya masih dibahas Dewan Pengupahan. DPRD meminta kenaikan berdampak pada kesejahteraan pekerja.
Hilirisasi kopi Nusantara membutuhkan dukungan pemerintah, penguatan petani, pendidikan SDM, dan keterhubungan industri dari hulu hingga hilir.
Atletico Madrid memburu kemenangan ke-10 di La Liga saat bertandang ke markas Getafe. Simak kondisi tim, rekor pertemuan, dan prediksi pemain.
Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin mundur setelah kontroversi kecurangan AI dan polemik pengamanan ujian masuk perguruan tinggi.