14 Kelompok di Gunungkidul Terima 41.000 Benih Lele dan Pakan
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
Disnakertrans sudah menyiapkan 40 kepala keluarga untuk diberangkatkan ke luar Pulau Jawa di tahun ini.
Harianjogja.com, WONOSARI—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul masih menunggu kuota resmi transmigrasi dari Pemerintah Pusat. Untuk persiapan, Disnakertrans sudah menyiapkan 40 kepala keluarga untuk diberangkatkan ke luar Pulau Jawa di tahun ini.
Kepala Disnakertrans Gunungkidul Tommy Harahap mengatakan kantornya sudah persiapan pelaksanaan transmigrasi pada tahun ini. Salah satu persiapan tersebut dengan menyiapkan para transmigran.
“Sudah punya datanya yang diprioritaskan berangkat di tahun ini,” ungkapnya, Kamis (13/7/2017). Untuk jumlah KK yang dipersiapkan, ada 40 keluarga lengkap dengan daftar alamat rumah. Jumlah tersebut merupakan keluarga yang dikirim untuk mengikuti transmigrasi di 2016 lalu.
“Meski sudah ada nama-nama, untuk kepastian pemberangkatan masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,” kata mantan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretearis Daerah Gunungkidul tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
Debut Mauricio Pochettino bersama Manchester United berakhir pahit setelah kalah 0-4 dari Liverpool di Anfield pada pekan ke-11 Liga Inggris.
Produktivitas padi Bantul meningkat hingga 9-11 ton per hektare. Bantul juga mencatat surplus beras rata-rata 25.000 ton per tahun.
DPRD Kulon Progo menyoroti aset mangkrak, kesiapan modal, tata kelola, dan target kontribusi PAD dalam usulan perubahan Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda.
PSS Sleman terancam sanksi berat PSSI usai kerusuhan melawan Arema FC. Erick Thohir membuka opsi pengurangan poin.
Penyusunan raperda pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kota Magelang sektor perizinan tahun 2024