Pemkab Gunungkidul Fokus Entas Kemiskinan di 7 Wilayah Ini
Pemkab Gunungkidul memfokuskan program pengentasan kemiskinan di tujuh kapanewon prioritas. Target angka kemiskinan turun hingga 13 persen pada 2026.
dokumen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum membahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum bisa menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 meski telah melewati pertengahan tahun.
Hal ini terjadi karena sekarang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2016.
Sekretaris Badan Keungan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul mengatakan pembahasan LKPJ bupati merupakan langkah awal dalam rencana penyusunan APBD Perubahan. Selain itu, pengesahan pertanggungjawaban bupati ini memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan anggaran perubahan.
Salah satunya untuk memanfaatkan keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di 2016. Menurut dia, kepastian silpa sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di APBD perubahan. “Tanpa pembahasan LKPJ, maka tidak bisa menyusun draf APBD Perubahan,” kata Putro kepada Harian Jogja, Senin (17/7/2017).
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menargetkan anggaran perubahan selesai dibahas di akhir September. Target ini diharapkan bisa dicapai sehingga pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai melalui APBD Perubahan dapat selesai tepat waktu.
Anggota Badan Musayawarah DPRD Gunungkidul Sarmidi mengakui LKPJ Bupati belum dibahas meski draf tersebut sudah diterima anggota Dewan. Ia berdalih, hal ini terjadi karena jadwal kegiatan anggota yang padat sehingga belum sempat menjadwalkan untuk dibahas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul memfokuskan program pengentasan kemiskinan di tujuh kapanewon prioritas. Target angka kemiskinan turun hingga 13 persen pada 2026.
IMI menghentikan sementara drag race di lintasan non-permanen seperti jalan raya dan kompleks perumahan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 68 foto jurnalistik ANTARA dipamerkan di Titik Nol Kilometer Jogja pada 14-21 Agustus untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI.
Pemerintah menargetkan pembiayaan RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun, turun 8,6% dari outlook 2026 yang mencapai Rp734,3 triliun.
Imigrasi Parepare mendeportasi WN Malaysia yang overstay 101 hari melalui jalur laut dari Parepare-Nunukan menuju Tawau.
RAPBN 2027 menargetkan pendapatan Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun, dengan defisit dipersempit menjadi 2,4% terhadap PDB.