Berlangsung Sejak Maret, Pemetaan Tanah telah Menjangkau 38 Desa

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertarung) Kabupaten Kulonprogo berusaha melakukan pendataan dan pemetaan tanah desa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertarung) Kabupaten Kulonprogo berusaha melakukan pendataan dan pemetaan tanah desa sejak Maret lalu. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan keakuratan database pertanahan.

Kepala Seksi Data dan Informasi Dispertarung Kulonprogo, Harliyana mengatakan, pendataan dan pemetaan menyasar 87 desa dan satu kelurahan di 12 kecamatan. Tanah desa yang dimaksud antara lain tanah kas desa, tanah lungguh, tanah pengarem-arem. "Metode yang digunakan adalah turun langsung ke desa dan dilaksanakan bersama pamong desa setempat," ujar Harliyana, Selasa (18/7/2017).

Harliyana memaparkan, pihaknya berupaya memperkuat database pertanahan, khususnya dalam format data spasial. Selain untuk meningkatkan kualitas database pertanahan secara umum, penguatan database spasial pertanahan juga disiapkan untuk mewujudkan sistem informasi pertanahan yang lebih lengkap dan akurat.

Hingga pertengahan Juli ini, tim telah berhasil melakukan pendataan dan pemetaan terhadap 38 desa. Desa-desa yang sudah didatangi petugas itu tersebar di wilayah Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Nanggulan, Sentolo, Kokap, dan Lendah.

"Saat ini kegiatan sedang dan akan terus dilaksanakan sampai mencapai seluruh desa dan kelurahan di Kulonprogo," kata Harliyana.

Sebelumnya, Sekretaris Dispertarung Kulonprogo, Aris Nugroho mengungkapkan, instansinya juga disibukkan dengan program Pendataan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Hal itu mengingatkan banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat di Kulonprogo. “Masih ada 23.243 bidang tanah yang belum bersertifikat,” ucap Aris.

PTSL bertujuan meningkatkan kualitas data pertanahan, mengurangi potensi konflik dan sengketa, meningkatkan nilai tanah, serta mempermudah akses permodalan masyarakat melalui jaminan kredit perbankan.

Tahun 2017 ini, Kulonprogo ditargetkan menyelesaikan PTSL pada 5.400 bidang tanah dengan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aris juga mengaku mendapatkan informasi mengenai rencana penambahan bantuan dari APBN perubahan yang bisa dialokasikan untuk 10.000 bidang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.