INFRASTRUKTUR SLEMAN : 7 Jembatan akan Diremajakan

Sebanyak tujuh jembatan di wilayah Sleman diperbaiki

Harianjogja.com, SLEMAN- Sebanyak tujuh jembatan di wilayah Sleman diperbaiki. Perbaikan ketujuh jembatan tersebut menelan total dana APBD sebesar Rp16,1 miliar.

Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umun Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Sleman Jenu Santoso menjelaskan ketujuh jembatan yang diperbaiki tersebut berada di sejumlah wilayah. "Saat ini semuanya masuk proses lelang, dan satu jembatan sudah dikerjakan," katanya, Minggu (30/7/2017).

Jembatan yang sudah mulai dikerjakan adalah Jembatan Panggung. Kondisi jembatan Panggung di Argomulyo, Cangkringan tersebut sejak erupsi Merapi 2010 memang mengalami kerusakan dan baru dapat diperbaiki tahun ini.

Jembatan itu akan dibangun secara permanen, dengan panjang sekitar 41 meter. Selama pengerjaan, jalan yang melewati jembatan tersebut ditutup hingga akhir tahun mendatang. "Anggaran perbaikan jembatan tersebut Rp10 miliar lebih," kata Jenu.

Selain Jembatan Panggung, pihaknya juga memperbaiki jembatan Pandean II Moyudan sepanjang lima meter dengan anggaran Rp1,1 miliar. Begitu juga dengan jembatan Cokrowijayan Gamping sepanjang tujuh meter dengan biaya Rp3,1 miliar. "Ini sudah masuk proses lelang," katanya.

Ada pula perbaikan di wilayah Ngaglik yakni jembatan Mudal II dan Kalaijo masing-masing sepanjang tiga meter. Jika Mudal II dianggarkan Rp600 juta, perbaikan jembatan Kalaijo menghabiskan dana Rp480 juta. "Kami juga memperbaiki jembatan Gambretan Cangkringan panjang dua meter dengan anggaran Rp345 juta," ujarnya.

Satu jembatan lainnya yang diperbaiki adalah jembatan Mulungan. Tidak hanya jembatan, DPUP juga memperbaiki gorong-gorong di sekitar wilayah tersebut yakni di Mulungan 1 dan 2. Tiga paket perbaikan infrastriktur tersebut menghabiskan dana Rp375 juta.

Jenu menjelaskan perbaikan infrastruktur dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Perbaikan infrastruktur yang dilakukan juga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemkab. "Kalau statusnya jalan kabupaten itu yang kami kerjakan. Sementara yang masih berstatus jalan desa itu kewenangan desa," ujarnya.

Dia berharap masyarakat bisa memahami. Selama status jalan belum menjadi jalan Kabupaten Binamarga tidak bisa menganggarkan perbaikan jalan dan jembatan. Meski demikian, Pemdes bisa mengusulkan anggaran lewat bantuan khusus kabupaten (BKK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.