Toko Berjejaring Terus Berkembang, Ritel Lokal Ini Perluas Pasar
Bisnis ritel berjejaring di DIY terus berkembang, bahkan jaringan lokal pun semakin memperkuat dan memperluas pasarnya.
Pembangunaan gedung DPR RI menuai kritikan
Harianjogja.com, JOGJA--Rencana pembangunan Gedung DPR RI yang muncul pasca diusulkannya pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5,7 triliun kembali mendapat cibiran. Kali ini datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Ditemui seusai menghadiri pelantikan Sekda DIY di Bangsal Kepatihan, Selasa (15/8/2017), Mahfud menilai rencana tersebut berlebihan. Bahkan ia menilai, para anggota dewan terkesan mencari-cari proyek saja melalui usulan pagu Rp5,7 triliun tersebut.
“Itulah sebabnya, saya berharap Presiden Jokowi tidak menyetujui usulan yang tidak wajar itu. Tidak usah takut dengan parlemen,” katanya.
Diakuinya, sebagian besar dari gedung itu terbilang masih dalam kondisi bagus dan mewah. Bahkan, jika ia membandingkan dengan gedung parlemen di negara-negara lain, gedung DPR RI terbilang jauh lebih megah dan mewah.
Pria yang juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 itu pun menilai rencana pembangunan gedung itu sangat rentan penyelewengan. Dicontohkannya saja saat para anggota DPR RI gencar mengusulkan program yang sama di tahun 2009 lalu dengan nilai lebih dari Rp1 triliun.
Kendati tidak dikabulkan lantaran derasnya gelombang protes dari masyarakat, namun ia menilai sudah cukup banyak uang negara yang terbuang untuk membiayai proses-proses lain sebelum pembangunan fisik dimulai. “Seperti misalnya untuk membiayai perencanaan. Sampai sekarang, kan tidak jelas pertanggungjawaban penggunaan uang itu. Begitu kok sekarang mau mengusulkan lagi. Bisa-bisa jadi ajang penyelewengan,” tegasnya.
Seperti diberitakan, untuk penganggaran 2018 mendatang, pihak DPR RI memang sempat mengusulkan kenaikan pagu anggaran sebesar 34% dari pagu tahun 2017 menjadi Rp5,7 triliun. Sementara di tahun 2017 ini saja, mereka sudah mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp4,26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pakar UMY Susilo Nur Aji menilai desil DTSEN bukan label mutlak kesejahteraan dan perlu dievaluasi sesuai dinamika ekonomi keluarga.
Kondur Gangsa 2026 digelar malam ini di Keraton Jogja. Simak titik pengalihan arus lalu lintas dan jam pemberlakuannya.
Tradisi Siraman Panjang Keraton Kasepuhan Cirebon kembali digelar. Warga antusias berebut air bekas cucian pusaka yang dipercaya membawa berkah.
Video pencopotan logo Bank Mandiri di gedung Jakarta viral di tengah polemik rekening Mas Botok yang mendapat sorotan publik.
Nezar Patria menyoroti tantangan AI dalam peradilan, terutama autentikasi bukti digital, sekaligus manfaatnya membantu administrasi kasus.