Kehancuran Ekologi RI di Balik Transisi Energi Disuarakan di COP30
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Pemkab Sleman tengah membahas anggaran daerah 2018.
Harianjogja.com, SLEMAN-- Pemkab Sleman menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 kepada DPRD Sleman, Senin (16/10/2017). Anggaran pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan tahun depan.
Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, penyusunan RAPBD 2018 didasarkan pada sejumlah asumsi. Selain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27%, tingkat inflasi diperkirakan sekitar 4,70%. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan 9,35% dan pengangguran sebesar 5,8%.
Dengan asumsi-asumsi tersebut, kata Sri, target pendapatan RAPBD 2018 sebesar Rp2,47 triliun atau meningkat 0,20% dibandingkan APBD 2017. Target pendapatan terdiri dari PAD sebesar Rp752,1 miliar, dana perimbangan Rp1,46 triliun dan pendapatan lainnya yang sah Rp260,6 miliar.
Sementara belanja pada RAPBD direncanakan Rp2,58 triliun atau turun 1,26% dibandingkan APBD 2017. "Rencana belanja ini terdiri dari belanja tak langsung Rp1,41 triliun dan belanja langsung Rp1,16 triliun," kata Sri di DPRD Sleman, Senin (16/10/2017).
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo mengatakan, dengan jumlah turun dari Rp143,2 miliar (2017) menjadi Rp105,2 miliar (2018) pihaknya mendorong agar Pemkab terus meningkatkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada beberapa program prioritas yang perlu diperhatikan seperti bidang kesehatan, sosial dan infrastruktur.
Di bidang sosial, Sofyan mengatakan agar Pemkab memakaimalkan layanan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program yang digulirkan tahun ini, katanya, penyerapannya masih belum maksimal. Sebab persyaratan yang diterapkan dinilai masih rumit. "Infrastruktur juga perlu ditingkatkan seperti pembangunan jalan dan drainase," kata politisi PKS ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Iran mendesak AS mencabut sanksi dan membebaskan aset yang dibekukan di tengah ketegangan kawasan serta konflik Selat Hormuz.
Sebanyak 3.393 PPPK paruh waktu di Bantul resah kontrak berakhir September 2026 di tengah pembatasan belanja pegawai daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak henti-hentinya mempromosikan potensi investasi di wilayahnya kepada para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kelurahan Keparakan menggelar pelatihan menulis aksara Jawa untuk melestarikan budaya dan menarik minat generasi muda di Jogja.
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.