Sejumlah Lembaga Peemrintah di Sleman Ini Kelola Anggaran Paling Besar

Sejumlah lembaga pemerintah di Sleman mengeloa anggaran daerah paling besar dibandingkan organisasi pemerintah lainnya.

Harianjogja.com, SLEMAN-- Pemkab Sleman tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang nilainya mencapai Rp2,47 triliun. Sejumlah lembaga pemerintah mengelola anggaran paling besar.

Pemkab Sleman menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 kepada DPRD Sleman, Senin (16/10/2017). Anggaran pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan tahun depan.

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, target pendapatan RAPBD 2018 sebesar Rp2,47 triliun atau meningkat 0,20% dibandingkan APBD 2017.

Sementara belanja pada RAPBD direncanakan sebesar Rp2,58 triliun atau turun 1,26% dibandingkan APBD 2017. "Rencana belanja ini terdiri dari belanja tak langsung Rp1,41 triliun dan belanja langsung Rp1,16 triliun," kata Sri di DPRD Sleman, Senin (16/10/2017).

Dari rancangan itu, Pemkab memprioritaskan sejumlah pembangunan daerah tahun depan pada tujuh sektor. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) menempati porsi teratas dengan anggaran Rp331,7 miliar. Disusul Dinas Kesehatan (Rp135,1 miliar), dan Dinas Pendidikan (Rp110,2 miliar).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman mendapat porsi anggaran Rp78,6 miliar sementara RSUD Prambanan Rp29,1 miliar. Adapun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Rp30,66 miliar. "Sisanya program pembangunan lainnya ada di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp451,7 miliar," katanya.

Sri menjelaskan, anggaran pembangunan tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dicanangkan untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Khususnya untuk mewujudkan Sleman sebagai kabupaten smart regency. "Kami ingin Sleman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," tutur dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo mengatakan, dengan jumlah turun dari Rp143,2 miliar (2017) menjadi Rp105,2 miliar (2018) pihaknya mendorong agar Pemkab terus meningkatkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada beberapa program prioritas yang perlu diperhatikan seperti bidang kesehatan, sosial dan infrastruktur.

Di bidang sosial, Sofyan mengatakan agar Pemkab memakaimalkan layanan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program yang digulirkan tahun ini, katanya, penyerapannya masih belum maksimal. Sebab persyaratan yang diterapkan dinilai masih rumit. "Infrastruktur juga perlu ditingkatkan seperti pembangunan jalan dan drainase," kata politisi PKS ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.