Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Ketua ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi. (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)
Sekolah menerapkan pungutan biaya pendidikan yang beragam.
Harianjogja.com, JOGJA-- Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY mencatat, berdasarkan aduan, sekolah negeri di wilayah DIY tergolong paling banyak melakukan pungutan dibandingkan sekolah swasta. Pungutan biaya pendidikan untuk pengadaan sarana prasarana sekolah paling sering terjadi.
Ketua ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi menjelaskan, berdasarkan laporan sejak 2015 hingga September 2017, sekolah negeri di DIY tergolong paling banyak dilaporkan atas dugaan pungutan liar.
Tercatat sebanyak 34 sekolah negeri dan lima sekolah swasta yang dilaporkan. Dari jumlah itu sebanyak 16 kasus di SMP, 13 kasus di SMA/SMK dan 10 kasus di SD. "Justru SMP negeri ini yang banyak, padahal kan sebenarnya tidak boleh memungut, SD dan SMP ini," terangnya saat ditemui di Kantor ORI DIY, Jalan Wolter Monginsidi, Selasa (24/10/2017).
Ia menambahkan, bentuk pungutan yang dilaporkan paling banyak terkait pengadaan sarana prasaran (sarpras) sebanyak 12 laporan dengan persentase 30,77% disusul sumbangan pengembangan institusi alias uang gedung tercatat sembilan laporan atau 23,08% dan iuran bulanan ada empat laporan sekitar 10,26%.
Selain itu, bentuk lain yaitu penahanan ijazah karena belum melunasi pungutan ada empat laporan sekitar 10,26% dan pendaftaran sekolah ada tiga laporan dengan persentase 7,70%. Dua bentuk pungutan yang tergolong sedikit adalah pengadaan seragam ada tiga laporan atau 7, 70% dan pembelian hewan korban dengan persentase 2,56%. "Kebetulan tidak ada yang terkait dana BOS [Bantuan Operasional Sekolah] atau Bosda, ada tahun 2013 tetapi itu laporan dari Klaten," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Pada ajang Anugrah Media Humas Tahun 2026, Pemkab Kulon Progo berhasil meraih Terbaik ke- 2 Kategori Siaran Pers.
Bantul masih membutuhkan 15.000 LPJU. DPRD mendorong pemanfaatan anggaran reguler dan pokir untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan.
The Prajan Hotel & Villas menghadirkan A Timeless Christmas dan De Indische Soirée, perayaan Natal dan Tahun Baru bernuansa heritage dengan sajian kuliner Nusan
BMKG memperingatkan potensi hujan petir di sebagian besar wilayah Indonesia pada Rabu, 18 November 2026. Simak prakiraan cuaca di berbagai daerah.
Bantul menjadi wakil Indonesia dalam seleksi UNESCO Creative Cities Network 2027 melalui kriya serat alam. Kolaborasi perajin, kampus, dan pemerintah memperkuat