Warga di Lereng Merapi Bakal Didata, Ada Apa Ya?

Fokus pendataan Pakem dilakukan tahun depan

Harianjogja.com, SLEMAN-Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Sleman akan memusatkan pendataan kepedudukan guna mitigas bencana di Kecamatan Pakem pada tahun mendatang. Saat ini, proses serupa sedang dilakukan di Kecamatan Turi hingga penghujung tahun.

Pada 2018 mendatang, BPBD Sleman akan fokus pada pendataan warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi juga daerah penyangganya. Pasalnya, BPBD Sleman belum mengantongi data pasti mengenai yang tetap tinggal di kaki Merapi sedangkan untuk huntap sudah bisa ditangani.

Kasi Mitigasi Bencana Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sleman Jaka Lelana menerangkan jika kepastian data penduduk merupakan hal yang esensial untuk dimiliki. “Karena itu menjadi bagian dari mitigasi bencana,” jelasnya, Minggu (5/11/2017).

Ia menguraikan, saat ini data kependudukan dari desa sebenarnya sudah dimiliki. Namun, masih diperlukan data yang bersumber dari proses survei sebagiamana yang direncanakan BPBD. Kebutuhan ini, tambah Jaka, salah satunya dibutuhkan karena masih banyak warga yang sudah tinggal di huntap namun secara catatan administrasi masih di lokasi yang lama, salah satunya di Desa Kepuharjo.

Lebih lanjut, ia menyebutkan baru ada tiga dusun dengan catatan kependudukan yang sudah dipastikan yakni Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen. Ketiganya ada di Desa Glagaharjo, Cangkringan yang pada 2010 silam sempat menolak untuk direlokasi. Total ada 425 jiwa yang sampai saat ini masih berdiam di huniannya masing-masing.

Pendataan yang matang salah satunya menjadi bekal untuk menyiapkan barak pengungsian sebagai antisipasi bencana. Dari 12 barak yang ada sejauh ini, dinilai belum bisa menampung seluruh warga yang berdiam di sekitar Gunung Merapi. Setidaknya ada 3.004 warga Desa Hargobinangun, Pakem yang saar ini tinggal di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.

Sejumlah warga itu tersebar di Dusun Kaliurang Barat, Kaliuran Timur, Ngipiksari, dan Boyong. Kepala Desa Hargobinangun Rushartadi mengatakan, perangkat desa sudah menyiapkan lokasi pengungsian dengan membuat nota kesepahaman dengan pihak terkait.

Ia menyebutkan, Desa Pakembinangun, Harjobinangun, RS Grhasia, SLB Pakem, UII, dan PPPTK Seni dan Budaya menjadi sejumlah rekanan yang sudah menekan kesepakatan itu. Desa Hargobinangun sudah memiliki Unit Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Forum Penanggulangan Bencana (FPRB) sendiri. “Sudah ada persiapan anggaran cadangan jika sewaktu-waktu ada bencana,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.