Warga Terdampak Kekeringan di Gunungkidul Mulai Berkurang
Dampak kekeringan di Gunungkidul mulai berkurang seiring hujan turun. BPBD tetap melanjutkan droping air hingga akhir Desember 2026.
Dua orang pengendara motor melintas di depan gedung Dinas Koperasi UKM Gunungkidul yang sedang dibangun di Dusun Ledokasari, Kepek, Wonosari, Senin (20/11/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Dua proyek pembangunan di Gunungkidul molor.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul memberikan surat peringatan pertama kepada rekanan yang mengerjakan pembangunan Gedung Kecamatan Semanu dan Koperasi UKM.
Jika peringatan ini tak digubris dengan memperbaiki kinerja maka kedua rekanan terancam diberikan sanksi blacklist alias masuk daftar hitam.
Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono mengakui telah memberikan teguran berupa surat peringatan (SP) pertama kepada dua rekanan. Sanksi diberikan karena keduanya dinilai belum memberikan perkembangan yang baik dalam proses pengerjaan pembangunan Gedung Kecamatan Semanu dan Dinas Koperasi UKM.
Berdasarkan pemantauan di lapangan oleh tim pengawas, kedua rekanan dinilai masih lamban dalam melakukan pembangunan. Eddy pun yakin apabila ritme kerja tetap sama, maka proyek akan selesai molor dan berakhir melebihi dari tahun anggaran berjalan.
“Kalau terus seperti ini, pasti di akhir tahun pembangunan tidak akan selesai. Itulah kenapa kami berikan SP dengan harapan agar rekanan bisa meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan pembangunan,” katanya kepada wartawan, Senin (20/11/2017).
Menurut dia, pemberian SP I sudah diberikan sejak dua minggu lalu. Ia pun mengakui DPUPRKP terpaksa memberikan surat peringatan pertama karena demi tercapainya target program pembangunan yang telah direncanakan. “Kalau tetap tidak mengindahkan teguran, kami siap memberikan SP lagi hingga proses blacklist rekanan,” ungkapnya.
Kendati demikian, sambung Eddy, pemberian blacklist tidak serta merta langsung dilakukan karena harus ada beberapa tahapan yang harus dilalui.
“Prosesnya panjang karena blacklist merupakan opsi terakhir apabila rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Namun sebelum ada pemutusan kontrak, kami akan terus pantau pengembangan pekerjaan, salah satunya dengan memberikan surat peringatan,” terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mendukung langkah DPUPRKP memberikan teguran kepada rekanan yang kinerjanya kurang baik. Menurut dia, pemberian teguran sebagai upaya agar proses pembangungan tidak terhambat dan bisa selesai tepat waktu. “Ya kalau masih belum memberikan itikad baik dengan meningkatkan kinerja, maka bisa diberikan sanksi yang lebih tegas lagi,” katanya.
Menurut dia, anggota DPRD Gunungkidul siap membantu Pemkab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program infrastruktur. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan dapat sesuai target yang telah direncanakan. “Catatan-catatan dalam sidak nanti akan kami berikan ke Pemkab sebagai bahan evaluasi kegiatan,” tutur politikus Nasdem ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dampak kekeringan di Gunungkidul mulai berkurang seiring hujan turun. BPBD tetap melanjutkan droping air hingga akhir Desember 2026.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Bapperida DIY mendorong pengembangan industri berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing.
Polda DIY menetapkan empat tersangka kericuhan demo 10 November 2026 di Jogja. Salah satunya mahasiswa UGM dan seluruhnya ditahan.
INACRAFT 2027 digelar 21–25 April di JICC Jakarta dengan target transaksi Rp100 miliar, 100.000 pengunjung, dan 250 buyers.