Top Ten News Harianjogja.com Edisi Minggu 27 September 2026
Sebanyak 11 calon lurah berstatus petahana gagal mempertahankan jabatannya dalam Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Gunungkidul yang digelar Sabtu (26/9/2026).
Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Heri Santoso (kanan) saat memberikan materi dalam FGD Ilmu Kepancasilaan di UJB, Senin (20/11/2017). (Harian Jogja/Sunartono)
Seiring perkembangan teknologi informasi, basis Pancasila di setiap disiplin ilmu sangat dibutuhkan
Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Heri Santoso menilai penerapan ilmu kepancasilaan di sejumlah perguruan tinggi tergolong masih jauh dari ideal. Setiap mata kuliah seharusnya didasari dengan Pancasila.
Ia mengatakan, perguruan tinggi harus berani mempertimbangkan jika riset yang dilakukan justru sekedar didikte pendana yang tidak Pancasilais. Hal itu dibahas dalam focus group discussion (FGD) tentang Rintisan Ilmu Kepancasilaan di Universitas Janabadra (UJB), Senin (20/11/2017).
Heri Santoso menjelaskan, seiring perkembangan teknologi informasi, basis Pancasila di setiap disiplin ilmu sangat dibutuhkan sehingga setiap mata kuliah memang sebaiknya harus berbasis Pancasila. Apalagi, di perguruan tinggi, Pancasila tidak berhenti pada level ideologi tetapi harus diturunkan dalam bentuk teori yang memungkinkan untuk diuji. Basis itu tidak harus dilabeli dengan istilah Pancasila di setiap mata kuliah.
Ia mencontohkan, Profesor Kuntowijoyo yang terkenal dengan Ilmu Sosial Profetik namun nilai materi di dalamnya sangat Pancasilais. "Untuk menerapkan ini ada dua cara, melalui dosen harusnya dia juga Pancasilais dan sistem atau budayanya. Seperti universitas kebangsaan, kan harus dipaksa bahwa sistemnya harus mewujudkan kebangsaan," terangnya, Senin (20/11/2017).
Ia mengatakan, basis Pancasila di setiap disiplin itu diakui akan sangat membantu pemerintah, mengingat posisi perguruan tinggi sangat strategis dalam hal kebijakan. Sekaligus, berstatus sebagai pencetak cendekiawan yang akan duduk sebagai legislator, yudikator, atau eksekutor, jika tidak mengembangkan keilmuan yang berbasis nilai Pancasila, maka produknya akan sangat maka membahayakan masyarakat.
"Ngakunya ilmu ekonomi kerakyatan tetapi sebenarnya liberal. Misal ilmu arsitektur, bagaimana menghasilkan arsitek yang dapat mengembangkan kawasan Pancasilais, tidak menimbulkan kesenjangan, tidak merusak ekologi dan sejenisnya," kritiknya.
Heri mengakui, berdasarkan pengamatannya soal penerapan Pancasila di setiap disiplin ilmu di perguruan tinggi memang jauh belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu pihaknya mendorong sejumlah kampus terutama yang berbasis kebudayaan atau kebangsaan dapat menerapkan. Wujud nyatanya bisa dilakukan melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian.
Tak terkecuali, perguruan tinggi harus berani memilih agenda dan mitra riset dengan mengutamakan nilai Pancasila . "Risetnya jangan-jangan selama ini hanya dideikte oleh dana, bukan oleh kepentingan masyarakat [Pancasilais]," tegas dia.
Heri mengkritik, banyak produk peraturan perundangan-undangan yang kacau dan tidak sesuai kepentingan masyarakat karena disiplin ilmu tidak menggunakan Pancasila sebagai paradigma. Upaya itu sebenarnya telah dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta melalui ilmu ekonomi, namun kemudian terkikis dan tidak dilakukan.
"Naskah akademik, rancangan undang-undang kan butuh ilmu konsultan dari perguruan tinggi. Jangan sampai konsultannya tidak menguasai ilmu Pancasila ," ujar dia.
Rektor UJB Cungki Kusdarjito menyatakan, pihaknya sepakat dengan seluruh keilmuan berbasis Pancasila. FGD itu dihadiri seluruh dosen dari berbagai disiplin ilmu, dengan harapan masing-masing dapat termotivasi dalam perintisan ilmu kepancasilaan tersebut. "Nanti dosen kami harapkan juga sering melakukan diskusi bersama [Pusat Studi Pancasila] UGM," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 11 calon lurah berstatus petahana gagal mempertahankan jabatannya dalam Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Gunungkidul yang digelar Sabtu (26/9/2026).
Partai Gema Bangsa bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Jogja membahas desentralisasi politik dan target Pemilu 2029.
Dugaan politik uang muncul di Pilur Panggungharjo. Calon lurah melapor, sementara panitia mengingatkan fakta integritas dan mekanisme penanganan.
BMKG memprakirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan pada 2–5 Oktober 2026 meski kemarau panjang masih melanda banyak daerah.
IKI September 2026 berada di level 51,93 atau turun 0,37 poin. Industri masih ekspansi, tetapi biaya logistik dan BBM menekan laju.
Pemerintah menyetujui sanksi pidana bagi pemilik kendaraan ODOL. RUU LLAJ juga mengatur korporasi dan pemilik barang sebagai subjek pidana.