Guru Besar UII Kecam Tindakan Represif Aparat terhadap Demonstran
Majelis Guru Besar UII menyampaikan delapan poin sikap, termasuk mengecam tindakan represif aparat dan meminta perlindungan hak demonstran.
Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Heri Santoso (kanan) saat memberikan materi dalam FGD Ilmu Kepancasilaan di UJB, Senin (20/11/2017). (Harian Jogja/Sunartono)
Seiring perkembangan teknologi informasi, basis Pancasila di setiap disiplin ilmu sangat dibutuhkan
Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Heri Santoso menilai penerapan ilmu kepancasilaan di sejumlah perguruan tinggi tergolong masih jauh dari ideal. Setiap mata kuliah seharusnya didasari dengan Pancasila.
Ia mengatakan, perguruan tinggi harus berani mempertimbangkan jika riset yang dilakukan justru sekedar didikte pendana yang tidak Pancasilais. Hal itu dibahas dalam focus group discussion (FGD) tentang Rintisan Ilmu Kepancasilaan di Universitas Janabadra (UJB), Senin (20/11/2017).
Heri Santoso menjelaskan, seiring perkembangan teknologi informasi, basis Pancasila di setiap disiplin ilmu sangat dibutuhkan sehingga setiap mata kuliah memang sebaiknya harus berbasis Pancasila. Apalagi, di perguruan tinggi, Pancasila tidak berhenti pada level ideologi tetapi harus diturunkan dalam bentuk teori yang memungkinkan untuk diuji. Basis itu tidak harus dilabeli dengan istilah Pancasila di setiap mata kuliah.
Ia mencontohkan, Profesor Kuntowijoyo yang terkenal dengan Ilmu Sosial Profetik namun nilai materi di dalamnya sangat Pancasilais. "Untuk menerapkan ini ada dua cara, melalui dosen harusnya dia juga Pancasilais dan sistem atau budayanya. Seperti universitas kebangsaan, kan harus dipaksa bahwa sistemnya harus mewujudkan kebangsaan," terangnya, Senin (20/11/2017).
Ia mengatakan, basis Pancasila di setiap disiplin itu diakui akan sangat membantu pemerintah, mengingat posisi perguruan tinggi sangat strategis dalam hal kebijakan. Sekaligus, berstatus sebagai pencetak cendekiawan yang akan duduk sebagai legislator, yudikator, atau eksekutor, jika tidak mengembangkan keilmuan yang berbasis nilai Pancasila, maka produknya akan sangat maka membahayakan masyarakat.
"Ngakunya ilmu ekonomi kerakyatan tetapi sebenarnya liberal. Misal ilmu arsitektur, bagaimana menghasilkan arsitek yang dapat mengembangkan kawasan Pancasilais, tidak menimbulkan kesenjangan, tidak merusak ekologi dan sejenisnya," kritiknya.
Heri mengakui, berdasarkan pengamatannya soal penerapan Pancasila di setiap disiplin ilmu di perguruan tinggi memang jauh belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu pihaknya mendorong sejumlah kampus terutama yang berbasis kebudayaan atau kebangsaan dapat menerapkan. Wujud nyatanya bisa dilakukan melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian.
Tak terkecuali, perguruan tinggi harus berani memilih agenda dan mitra riset dengan mengutamakan nilai Pancasila . "Risetnya jangan-jangan selama ini hanya dideikte oleh dana, bukan oleh kepentingan masyarakat [Pancasilais]," tegas dia.
Heri mengkritik, banyak produk peraturan perundangan-undangan yang kacau dan tidak sesuai kepentingan masyarakat karena disiplin ilmu tidak menggunakan Pancasila sebagai paradigma. Upaya itu sebenarnya telah dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta melalui ilmu ekonomi, namun kemudian terkikis dan tidak dilakukan.
"Naskah akademik, rancangan undang-undang kan butuh ilmu konsultan dari perguruan tinggi. Jangan sampai konsultannya tidak menguasai ilmu Pancasila ," ujar dia.
Rektor UJB Cungki Kusdarjito menyatakan, pihaknya sepakat dengan seluruh keilmuan berbasis Pancasila. FGD itu dihadiri seluruh dosen dari berbagai disiplin ilmu, dengan harapan masing-masing dapat termotivasi dalam perintisan ilmu kepancasilaan tersebut. "Nanti dosen kami harapkan juga sering melakukan diskusi bersama [Pusat Studi Pancasila] UGM," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Majelis Guru Besar UII menyampaikan delapan poin sikap, termasuk mengecam tindakan represif aparat dan meminta perlindungan hak demonstran.
Pemda DIY menyiapkan Rp200 miliar dari Danais untuk melanjutkan pembebasan lahan JJLS Garongan-Palihan di Kulon Progo.
OJK memutuskan tidak menaikkan premi asuransi kendaraan bermotor pada 2026. Regulator meminta perusahaan menekan biaya akuisisi.
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Sebanyak 3.727 anak di Bantul tercatat tidak sekolah, tertinggi se-DIY. DPRD meminta Dikpora memvalidasi data dan memetakan penyebabnya.
Pemerintah mengklaim angka kemiskinan Indonesia turun 920.000 orang menjadi 8,07% pada Maret 2026, disertai penurunan pengangguran terbuka.