Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Data biro perjalanan umroh dan haji bisa dilihat di website Kanwil Kemenag DIY
Harianjogja.com, JOGJA-Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY meminta masyarakat waspada dalam memilih biro penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) karena masih ada PPIU ilegal yang tersebar di DIY.
"Setidaknya ada 25 biro umroh yang beroperasi di DIY tidak memiliki izin kantor pusat atau cabang," kata Kasi Pembinaan Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag DIY Tulus Dumadi, dalam jumpa pers, Selasa (5/12/2017).
Tulus mengatakan, jumlah biro umroh ilegal tersebut merupakan hasil penelusuran melalui baliho, iklan, dan penawaran yang beredar di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendapat aduan masyarakat. Jumlah tersebut diakuinya sudah mulai berkurang dibanding hasil pendataan pada April lalu yang mencapai 45 biro umroh tidak berizin.
Dalam iklan dan penawaran umroh ilegal tersebut, kata Tulus, penyelenggara juga tidak segan menempel gambar tokoh agama untuk menarik perhatian jemaah, "Ternyata tidak semua tokoh agama yang fotonya ditempel itu konfirmasi atau bekerja sama dengan biro," kata Tulus.
Tulus mengungkapkan, biro umroh ilegal tersebut menawarkan penawaran biaya di bawah standar. Menurut dia, biaya perjalanan umroh minimal dengan standar penginapan di hotel bintang tiga sekitar Rp19 jutaan. Jika ada yang menawarkan biaya lebih murah, menurutnya, patut dipertanyakan. Ia menginformasikan data biro perjalanan umroh dan haji bisa dilihat di website Kanwil Kemenag DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Arie Sujito menilai reshuffle kabinet Prabowo harus menjawab problem dan harapan publik, bukan justru memunculkan teka-teki baru.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.