Gerakan Ekstrem Seperti Penyakit
Gerakan ekstrem radikal seperti halnya penyakit, yang jika didiamkan atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, akan mengancam dan mengudeta NKRI dalam level konstitusional.
ORI berikan sejumlah rekomendasi ke PT Angkasa Pura.
Harianjogja.com, JOGJA--Project Manager New Yogyakarta International Airport (NYIA) Sujiastono mengklaim upaya pendekatan secara dialogis, terhadap 28 kepala keluarga yang masih menolak menyerahkan lahannya, terus saja gagal karena warga memilih menutup diri.
Hal itu ia sampaikan menanggapi salah satu rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY yang mengamanahkan PT Angkasa Pura I harus menempuh pendekatan dialogis bersama pelapor dengan melibatkan multistakeholder serta memperhatikan aspek religius, budaya, kemanusiaan dan jaminan kesejahteraan serta keberlanjutan sosial ekonomi pelapor untuk menuntaskan masalah land clearing atau pembersihan lahan calon bandara.
Sujiastono mengatakan, PT AP 1 dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo membuka ruang musyawarah seluas-luasnya dengan warga penolak. Namun, selama ini penolak memilih menutup diri.
http://m.solopos.com/?p=885861">Baca juga : BANDARA KULONPROGO : Ombudsman Rekomendasikan Land Clearing NYIA Dihentikan Sementara
"Musyawarah tidak akan terjadi kalau warga menutup diri. Kami membuka ruang untuk dialog. Tapi, warga maunya musyawarah dalam konsep pembatalan proyek bandara. Kan itu tidak mungkin, bandara tidak mungkin dibatalkan," katanya di Kompleks Kepatihan, Kamis (18/1/2018).
Oleh karena itu, lanjutnya, musyawarah dengan konsep pembatalan bandara sukar terwujud. Sebab, IPL proyek tersebut sudah inkrah dari Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian upaya membatalkan dan menolak bandara sama saja melawan putusan MA.
"Kemudian bandara itu sudah ada keppres, perpres dan inpres. Tidak mungkin batal. Makanya, kalau mau musyawarah dengan konsep pembatalan bandara, ya tidak mungkin," tegasnya.
http://m.solopos.com/?p=884453">Baca juga : BANDARA KULONPROGO : Polisi dan Angkasa Pura Kompak Bantah Temuan Ombudsman
Sedangkan terkait rekomendasi ORI agar land clearing dihentikan, ia mengaku akan mematuhi. Namun, ia mengaku belum membaca salinan rekomendasi ORI secara utuh. Oleh karena itu ia tak tahu penundaan itu mesti dilakukan sampai kapan.
Sujiastono mengaku akan mempelajari kembali rekomendasi yamg diterima. Ia menegaskan, PT AP 1 siap menjalankan rekomendasi, selama hal tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada.
"Sepanjang sesuai aturan, tentu akan saya jalankan. Tapi, kalau tidak sesuai aturan, ya tidak akan saya jalankan. Kalau tidak sesuai aturan, rekomendasi apapun itu, tidak akan saya jalankan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gerakan ekstrem radikal seperti halnya penyakit, yang jika didiamkan atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, akan mengancam dan mengudeta NKRI dalam level konstitusional.
Box office Korea Selatan, film zombie 'Colony' tembus 2 juta penonton hanya dalam 5 hari. Ini sinopsis dan daftar bintangnya.
Aksi pembubaran ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS), Panggungharjo, Sewon, Bantul yang viral di media sosial menuai beragam tanggapan.
Cedera Mees Hilgers di FC Twente berujung perpanjangan kontrak hingga 2027 setelah sempat ingin hengkang dari klub Belanda tersebut.
Veda Ega Pratama kembali ke Mugello untuk menjaga posisi lima besar klasemen Moto3 Italia 2026.
Nvidia luncurkan chip Vera, prosesor revolusioner khusus untuk agentic AI. Siap dukung era miliaran pekerja digital otomatis dengan potensi pasar Rp3.400 triliu