Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kadin Bantul Nilai Positif bagi Dunia Usaha
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Warga Juminahan, Tegal Panggung, Danurejan, yang tinggal di bantaran Sungai Code merasa keberatan jika harus mundur
Harianjogja.com, JOGJA- Warga Juminahan, Tegal Panggung, Danurejan, yang tinggal di bantaran Sungai Code merasa keberatan jika harus mundur tiga sampai empat meter dari talut sungai. Sebab, sebagian besar rumah warga lebarnya hanya sekitar 4-5 meter.
"Kalau harus mundur tiga meter berarti kan rumahnya habis," kata Ketua RT 57 RW 14 Juminahan, Hendri Waluyo, saat ditemui di Posko Bencana Juminahan, Kamis (8/2/2018).
Hendro mengatakan pada dasarnya warga Juminahan siap ditata, namun pihaknya membutuhkan kejelasan dari Pemerintah Kota Jogja terkait teknis penataannya. Sejauh ini, kata dia, belum ada sosialisasi resmi dari Pemerintah Kota Jogja terkait rencana menata kampung Juminahan, khususnya di bantaran sungai.
Informasi yang selama ini disampaikan baru dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja dari daerah pemilihan Danurejan. Informasi tersebut juga belum ada kepastian berapa meter warga harus mundur dari talut sungai.
Menurut Hendro, warga bantaran sungai merupakan pemukiman padat penduduk. Sehingga tidak memungkinkan untuk mundur karena sudah tidak ada lahan.
"Yang benar itu bukan mundur tapi mengepras rumah. Kalau ngeprasnya sampai tiga atau empat meter berarti kan warga kehilangan tempat tinggal," ucap Hendro.
Anggota DPRD Kota Jogja, Bambang Seno Baskoro mengatakan dalam pertemuannya dengan warga Juminahan, Rabu malam lalu, warga pada dasarnya sudah bersedia untuk mundur dari talut.
"Hanya teknis mundurnya berapa meter itu yang masih dalam kajian Pemkot," kata dia. Bambang menyarankan Pemerintah Kota Jogja membuat kepastian soal waktu penataannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Kemenhaj menyerap masukan jemaah umrah asal Jawa Timur untuk mengevaluasi layanan haji 2027, termasuk kesiapan petugas dan perubahan sistem pelayanan.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp883,4 miliar untuk diskon transportasi Nataru 2026/2027. Simak skema diskon pesawat, kereta, kapal, dan ASDP.
Dokter IDAI mengingatkan bahaya mandi hujan pertama setelah karhutla karena air hujan berpotensi membawa partikel dan polutan berbahaya.
Ahmad Doli Kurnia membantah terlibat dalam isu Munaslub Golkar 29 November 2026 dan menyinggung pihak internal yang disebutnya komprador.
BGN menempatkan dua mantan pejabat KPK di posisi strategis untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.