BSU Rp600.000 Oktober 2026 Belum Cair, Ini Syarat dan Cara Cek
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Pendaftar untuk calon PPS jumlahnya ada 442 orang
Harianjogja.com, SLEMAN-Kekurangan tenaga untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mewacanakan pemberdayaan guru.
Komisioner Divisi Teknis KPU Sleman Hariyanta mengatakan pendaftar untuk calon PPS jumlahnya ada 442 orang. Akan tetapi jumlah tersebut tidak merata di 86 desa yang ada di Sleman. Akibatnya terdapat sejumlah desa yang mengalami kekurangan pendaftar atau kurang dari ketentuan minimal yakni tiga orang.
“Desa Sidoagung, Kecamatan Godean kekurangan satu orang, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan [kekurangan] satu orang, dan Desa Mororejo, Kecamatan Tempel juga kurang satu [orang],” kata dia, Kamis (22/2/2018).
Akibat kekurangan itu, pihaknya kini berupaya untuk mencari solusi. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman agar memperbantukan guru di desa tersebut untuk menjadi PPS.
“Sesuai dengan ketentuan, kami meminta bantuan ke Disdik untuk bisa mengirimkan guru atau tenaga pendidik menjadi PPS. Jadi kalau di desa itu sudah tidak ada lagi calon [PPS] maka bisa dicarikan guru atau tenaga pendidik yang dapat diperbantukan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Nusron Wahid absen pemeriksaan KPK karena agenda internal ATR/BPN. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi.
Gibran menghormati putusan MK soal gugatan ijazah dan menegaskan dirinya menempuh pendidikan S1 di Singapura.
Pemerintah dan DPR menyepakati BPIH 2027 Rp98,46 juta. Setelah subsidi pemerintah, jamaah hanya perlu melunasi sekitar Rp23,24 juta.
Pemkab Sleman meminta pelajar dan orang tua menandatangani komitmen mencegah kenakalan remaja, kekerasan, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba.
DPR membuka opsi Pansus dan Angket setelah putusan MK soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.