KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Bantuan yang seharusnya mulai disalurkan pada Februari itu baru disalurkan pada April mendatang
Harianjogja.com, SLEMAN-Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada para keluarga penerima manfaat (PKM) terlambat. Bantuan yang seharusnya mulai disalurkan pada Februari itu baru disalurkan pada April mendatang.
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman, Feri Istanto mengatakan terlambatnya penyaluran BPNT itu merupakan imbas dari penundaan distribusi dari Pemerintah Pusat. Diakuinya, penyaluran BPNT dari Pemerintah Pusat memang sudah pernah mengalami penundaan.
"Contohnya pas Januari lalu, mundur Februari dan mundur lagi di April," kata dia, Minggu (11/3/2018).
Seperti diketahui, mulai Februari 2018, pemerintah berencana mengganti program beras sejahtera (rastra) dengan bantuan pangan nontunai (BPNT). Rencananya BPNT akan didistribusikan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Setiap KPM nantinya bakal mendapatkan jatah Rp110.000 per bulan.
Pihak Kementerian Sosial (Kemensos), kata dia, secara lisan telah menyampaikan pemberitahuan terkait dengan penyaluran BPNT yakni April mendatang. Melalui sambungan telepon, Kemensos juga telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk penyaluran BPNT kepada masyarakat.
Untuk itu pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Bank Mandiri sebagai pihak penyalur. Berdasarkan informasi yang dia terima kesiapan sarana dan prasarana hampir 90%.
“Bank Mandiri yang nanti mempersiapkan kartu BPNT dan Elektronik Warung Gotong Royong [e-Warong] yang dapat digunakan oleh penerima bantuan berbelanja. Setiap bulan kartu akan diisi saldo Rp110.000 untuk kebutuhan membeli beras dan telor,” ujarnya.
Untuk seluruh Sleman, PKH penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (PKM) BPNT 2018 berjumlah 66.000 KPM dengan total nilai bantuan setiap tahun adalah Rp87,824 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
PSIM Jogja menilai Grup E League Cup 2026/2027 relatif bersahabat dan diuntungkan karena tak perlu menjalani laga tandang di luar DIY.
Harga iPhone 15 dan 16 turun hingga Rp1,5 juta setelah iPhone 18 rilis. Simak daftar harga iPhone 15, 16, 17 dan 18 terbaru.
Komjak menilai konsep kekayaan tak wajar dan harta tak terjelaskan perlu diperjelas dalam RUU Perampasan Aset.
Nusron Wahid absen dari pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus ATR/BPN. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti alasan agenda internal kementerian.
Kasus ISPA di Bantul mencapai 11.883 kasus pada April 2026 sebelum turun pada Juli dan Agustus, menurut data Dinkes Bantul.