Kesulitan Akses Informasi di Lembaga Pemerintahan, Lapor Saja ke Sini

Harianjogja.com, JOGJA-Warga atau lembaga yang mengalami kesulitan untuk mengakses informasi publik di lembaga pemerintahan hingga desa bisa melaporkan ke Komisi Informasi DIY.

Ketua Komisi Informasi DIY Hazwan Iskandar Jaya mengatakan keterbukaan dan transparansi informasi menjadi bagian penting dari demokrasi. Berdasarkan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat bisa memperoleh akses informasi dari badan-badan atau lembaga-lembaga publik. Bagi siapapun yang akses informasinya dihambat, warha bisa melaporkan ke Komisi Informasi.

"Kalau ada lembaga atau badan publik tidak memberikan akses informasi publik, bisa dipidanakan," katanya saat jumpa pers di Balai Kota Jogja, Senin (16/4/2018).

Dia menjelaskan seluruh informasi publik mulai dari bidang pembangun hingga anggaran bisa diakses warga. Berdasarkan UU, hanya ada lima hal informasi yang tidak bisa diakses publik. Berdasarkan Pasal 17 UU No.14/2008 kelima hal itu terkait informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkap identitas informan, saksi dan korban, mengungkap data intelijen, membahayakan keselamatan penegak hukum dan keluarganya, membahayakan peralatan dan sarana prasarana penegak hukum.

Di DIY, kata Hazwan, banyak kasus sengketa informasi publik yang dilaporkan ke Komisi Informasi. Paling banyak diadukan terkait informasi masalah pertanahan di Pemerintah Desa (Pemdes). Tahun 2016 misalnya dari 17 sengketa yang ditangani, 78% kasus berada di Desa. Juni-Desember 2017 ada satu kasus yang melibatkan desa.

"Tahun 2018 ini ada delapan kasus yang masuk ke kami," katanya. (Har)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.