Program BPNT di Gunungkidul Rencananya Dimulai 25 April

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gunungkidul rencananya dimulai pada 25 April mendatang. Namun, hingga hari ini masih terkendala kurangnya jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Iriyanti mengatakan, dari total 88.262 warga yang terdaftar sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM), pihaknya baru menyediakan sekitar 20.000 KKS. Kurangnya jumlah kartu disebabkan proses pendataan warga yang hingga kini masih berlangsung.

Pasalnya data yang sebelumnya digunakan bersumber dari Kemensos justru banyak ditemukan kesalahan, sehingga perlu adanya pendataan ulang. Hal itu juga yang membuat peresmian BPNT yang awalnya direncanakan Februari molor hingga hari ini.

“Data yang dipakai mereka [Kemensos] ternyata lama, sehingga ditemukan warga yang telah meninggal malah menerima KKS,” ujarnya saat dihubungi Harianjogja.com, Minggu (22/4/2018).

Kendati demikian untuk peresmian program BPNT di Gunungkidul tetap akan dilangsungkan pada 25 April mendatang. Hal tersebut karena sudah tertuang dalam pedoman BPNT sekaligus surat dari Kemensos RI. “Meski distribusi kartu belum menyeluruh, tapi warga yang sudah dapat sudah bisa menggunakan ke agen-agen yang telah ditunjuk,” kata Siwi.

Siwi menambahkan meski nanti KKS sudah bisa digunakan, tapi tidak semua agen bisa serta merta menerima. Hal tersebut karena Dinsos Gunungkidul juga masih lakukan sosialisasi ke para agen untuk bisa sediakan barang bantuan. “Kami memberi waktu sebulan mulai dari 25 April untuk para agen agar bisa stok barang, soalnya kan tidak semua agen itu bermodal besar, sehingga perlu ada proses tahapan waktu, kami akan terus monitoring,”ujarnya.

Pengguna KKS lanjut Siwi harus bisa selektif dalam memilih agen. Pasalnya meski agen tersebut sudah ditunjuk untuk memberi bantuan, tapi harga yang ditawarkan tidak sama. “Ada harga eceran tertinggi, jadi misal untuk beras ada yang di agen A harganya Rp10.000, tapi bisa jadi di agen B malah Rp10.500, pinter-pinter milih aja,” ujarnya.

Adapun proses distribusi KKS berlangsung dua sesi, yang pertama dilangsungkan pada Jumat kemarin dan menyasar sembilan kecamatan. Sedangkan untuk sesi berikutnya pada Senin depan dan rencananya juga Sembilan kecamatan.

“Kemarin [Jumat] beberapa kecamatan seperti Wonosari sebagian sudah mendistribusikan kartu, sisanya memang ada masalah, kemungkinan di hari senin, tapi untuk Kecamatan Pathuk karena datanya masih bermasalah jadi menunggu proses,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kemarin Jumat, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Patuk mendatangi Dinsos Gunungkidul untuk protes terkait dengan data distribusi bantuan. Sebabnya data dari pemerintah dituding tidak sesuai dengan data Musyawarah Desa (Musdes).

Hal itu menimbulkan kekecewaan para pemdes tersebut sehingga memboikot program BPNT dan menolak membagikan KKS ke warga. “Iya kemarin memang ada protes dari mereka, memang kami akui datanya banyak yang tidak sesuai. Kami akan advokasi hal itu untuk pebdataan ulang dan kami kirimkan ke Kemensos,” jelas Siwi.

Sementara itu, terkait dengan desakan Bank Mandiri kepada Dinsos Gunungkidul untuk menyegerakan distribusi kartu dibenarkan Siwi. Ia mengatakan pihak bank melakukan hal tersebut karena ingin sesuai dengan pedoman yang berlaku.

“Mandiri menginginkan [Distribusi] Jumat kemarin sembilan kecamatan, dan sembilannya lagi besok Senin,” ujarnya.

Terkait dengan tudingan adanya permainan dalam penunjukan agen distribusi oleh Kepala Desa Kepek, Siwi tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan proses penunjukan agen merupakan wewenang swasta dalam hal ini Bank Mandiri.

“Kami tidak bisa intervensi dalam penunjukan agen, itu semua wewenang dari Mandiri, mereka yang adakan kerjasama dengan agen dan mensurvei apa agen tersebut layak atau tidaknya,” kata Siwi.

Siwi mengungkapkan karena tujuan BPNT ini tidak hanya sekedar menyejahterakan KPM, tapi juga agen yang sebagian besar adalah umkm lokal, sehingga dalam prosesnya memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. “Konsepnya bagus hanya memang awal perlu persiapan baik KPM maupunn agen, itu perlu proses, tapi kita tahap demi tahap selalu komunikasi ke semua aspek agar tetap bejalan optimal,” pungkas Siwi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.