Bank Bantul Himpun Masalah yang Sering Dihadapi UMKM, Seperti Ini Hasilnya

Harianjogja.com, BANTUL - PD BPR Bank Bantul terus mengejawantahkan misi Bupati Bantul untuk terus menyejahterakan masyarakat Bantul. Salah satunya dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran KUR dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi UMKM di Bantul. Upaya tersebut dikemas dalam Gathering dan Pemberdayaan Bagi Pelaku UMKM.

Direktur II PD BPR Bank Bantul Heri Sutanto mengatakan untuk menyebarkan manfaat kepada UMKM memang seharusnya permasalahan para pemilik UMKM ditelaah terlebih dahulu. Heri mengatakan ada beberapa masalah yang masih dimiliki UMKM di Bantul. Beberapa di antaranya adalah mencampur keuangan pribadi dan usaha, akses rendah terhadap lembaga kredit formal, dan tidak berbadan hukum.

"Mencampur keuangan menyebabkan kurangnya pantauan terhadap perkembangan bisnis. Kemudian akibatnya tidak bankable. Dan masih ada di luar sana yang belum bisa akses karena terjerat rentenir," kata Heri dalam acara Gathering dan Pemberdayaan Bagi Pelaku UMKM di Balai Desa Argomulyo Sedayu, Rabu (9/5/2018). Sebelumnya, pemberdayaan UMKM juga sudah dilakukan di Guwosari Pajangan.

Heri mengatakan PD BPR Bank Bantul terus melaksanakan upaya membebaskan pelaku UMKM dari rentenir melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti dinas terkait dan lurah pasar. Selain itu juga terus diadakan sosialisasi pemberdayaan UMKM.

Heri melanjutkan masalah UMKM selanjutnya adalah belum berbadan hukum. Hal tersebut membuat suatu UMKM kurang dalam mengakses pendampingan dan pembiayaan karena tidak adanya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Heri pun mengingatkan para pelaku UMKM di Sedayu untuk mendaftarkan usaha mereka ke pendamping Kecamatan Sedayu.

Heri mengatakan dalam memfasilitasi pembiayaan UMKM, PD BPR Bank Bantul menawarkan berbagai akses permodalan yaitu Kredit Projo, Kredit KesGa, dan Kredit Projo Bakul. Dia mengatakan Kredit Projo diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk kebutuhan modal kerja atau investasi dengan jangka waktu 84 bulan.

"Untuk Kredit Projo kami membutuhkan laporan keuangan apabila kreditnya di atas Rp100.000.000," kata Heri.

Selain itu, Heri menambahkan ada Kredit KesGa dengan sistem tanggung renteng bagi peserta binaan Pemkab Bantul yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD).

Dalam acara pemberdayaan tersebut turut hadir Kepala Dinas Koperasi, Kecil dan Menengah (UKM) dan Perindustrian Sulistyanto. Sulis membenarkan bahwa permasalahan UMKM adalah tidak adanya laporan keuangan.

"Sebenarnya yang sederhana saja sudah cukup. Tapi kebanyakan hanya mengandalkan ingatan jadi enggak keliatan untung dan ruginya per bulan. Rasionya tidak bisa dievaluasi dan perkembangan bisnisnya tidak terlihat," kata Sulis.

Sulis dalam acara tersebut memaparkan kepada pelaku UMKM Argomulyo tentang betapa pentingnya mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha dalam pembukuan sederhana. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab.

Sulis mengatakan, sebab apabila pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan maka perkembangan bisnis tidak akan terlihat. Hal tersebut akan mempersulit UMKM menjadi bankable karena untuk mendapat pinjaman mereka harus melampirkan perkembangan usaha mereka dalam laporan keuangan.

"Kalau dicatat di laporan keuangan kan bisa dilihat tambah asset berapa. Jadi kalau mereka mengajukan pinjaman ke bank bisa lebih besar, jadinya percaya diri ke bank," kata Sulis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.