Satu PNS Mantan Terpidana Korupsi di Kulonprogo Masih Aktif
Semenjak ditetapkannya Undang-undang Tipikor tahun 2009, Kulonprogo memiliki tiga kasus korupsi di lingkungan pegawai negeri sipil. Ketiga kasus tersebut terjadi di tahun 2013 dan 2014.
Ilustrasi budi daya ikan/JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Perbaikan Saluran Induk Kalibawang yang membuat ribuan hektare sawah kekeringan ternyata juga memengaruhi produktivitas budi daya ikan sisik di Kulonprogo. Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kulonprogo, Leo Handoko, menyatakan sejumlah kelompok pembudidaya ikan di enam kecamatan mengalami kekeringan akibat pengeringan tersebut.
"Ada enam kecamatan yang terganggu produktivitasnya, dan itu terjadi akibat pengeringan Saluran Induk Kalibawang, karena satu-satunya kebutuhan utama budi daya ikan ialah air," ujarnya saat ditemui Sabtu (26/5/2018).
Keenam kecamatan tersebut yakni Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo, Sentolo, Pengasih, dan Wates. Menurut Leo, di enam kecamatan tersebut semuanya memiliki tingkat kekeringan yang berbeda-beda. "Seperti di Kecamatan Girimulyo, Pengasih, dan Wates, hanya sekitar 20 persen kolam budi daya yang terganggu, tetapi untuk Kalibawang, Nanggulan, dan Sentolo, yang terdampak mencapai sekitar 80 persen," katanya
Leo menyatakan akibat keringnya saluran irigasi tersebut, produktivitas budi daya ikan sisik seperti nila dan gurami terganggu. Menurutnya, pembudi daya terdampak mau tidak mau akan melakukan panen dini lantaran pasokan air yang semakin berkurang.
"Sejumlah kelompok budi daya ikan [pokdakan] melaporkan kalau mereka sudah melakukan panen sebelum waktunya. Hal ini otomatis akan menjadikan target produksi ikan terganggu," katanya.
Kepala DKP Kulonprogo, Sudarno, mengaku akan mengejar produktivitas ikan sisik pada triwulan IV pada 2018. Menurutnya, untuk mengejar target, jajarannya akan menerapkan sistem minapadi di Kecamatan Pengasih dan Nanggulan.
"Selain mendorong pokdakan untuk kembali menebar benih ikan sisik, kami juga akan melakukan sistem minapadi di enam hektare lahan, dengan target produksi empat sampai lima ton untuk tiap hektarenya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Semenjak ditetapkannya Undang-undang Tipikor tahun 2009, Kulonprogo memiliki tiga kasus korupsi di lingkungan pegawai negeri sipil. Ketiga kasus tersebut terjadi di tahun 2013 dan 2014.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.