Penyaluran KIP di Jogja Berbau Politik

Harianjogja.com, JOGJA - Institute for Development and Economic Analysis (Idea) bekerja sama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengadakan survei Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Jogja. Dalam survei tersebut ditemukan keterlibatan parpol dalam pendistribusian alokasi KIP di beberapa sekolah yang tersebar di empat kecamatan.

Koordinator Survey Idea Galih Pramilu mengatakan berdasar data Kementerian Pendidikan, terdapat 13.884 peserta Program Indonesia Pintar (PIP) dan Idea mengambil distribusi sampel 82 siswa pemegang KIP. Hasil survei IDEA mengatakan terdapat 98,7% peserta kriteria miskin terdaftar dan 1,3% peserta kriteria miskin belum terdaftar. Peserta yang belum terdaftar tersebut kemudian direkomendasikan oleh anggota parpol untuk mendaftar KIP.

"Ada temuan seperti itu di Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen dan Mergangsan. Ada beberapa pihak sekolah mengaku, ada kader parpol yang masuk ke sekolah untuk membantu mendatakan PIP," kata Galih dalam Jumpa Pers Survei Idea, Rabu (30/5/2018). Mengenai adanya penarikan imbalan yang dilakukan kader parpol tersebut, Idea belum meneliti hingga sejauh itu.

Galih mengatakan posisi sekolah tersebut menjadi dilematis. Ketika mereka tidak memberikan data siswa kriteria miskin, wali murid siswa akan protes karena anaknya belum kunjung dapat KIP. Padahal jika ada tambahan data masuk dari jalur parpol, Idea mengkhawatirkan data tersebut akan mengacaukan data dari Kementerian Pendidikan, sehingga kemungminan data yang masuk dari sana akan tergeser oleh data jalur parpol.

"Karena ada temuan di suatu SD ada data tambahan masuk dari jalur parpol, kemudian data lama dari jalur pemerintah itu malah kehapus. Ini hal-hal yang kami khawatirkan terjadi. Dan ternyata ada temuan kasus satu dua," jelas Galih. Galih mengatakan di empat kecamatan itu temuan kasus ditemukan di semua jenjang pendidikan.

Tim Survei Idea Yoga Putra Prameswari mengatakan sebenarnya siswa kriteria miskin akan mendapat manfaat yang sama dari KIP baik itu melalui jalur pemerintah maupun jalur parpol. Namun yang menjadi masalah adalah program eksekutif tersebut diduga dijadikan alat oleh parpol sebagai penggaet suara untuk Pemilu 2019.

"Ya memang beberapa responden tidak bilang apakah anggota parpol menyuruh mereka pilih, tapi kan sudah tau sendiri lah nanti kalau saya nyalon ya insha Allah dipilih. Itu temuan saya di Kecamatan Keraton sudah banyak yang tau, kalau ada yang datang dari parpol ini ya," kata Yoga.

Yoga menambahkan dapat disimpulkan bahwa berdasar survei masih ditemukan catatan akurasi data dan keterlibatan parpol dalam melakukan distribusi KIP. Yoga mengatakan Idea berharap agar program bersifat jaminan sosial tidak dijadikan alat untuk menjaring suara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.