Nasib 1.958 PPPK Paruh Waktu Gunungkidul Menunggu Kebijakan Pusat
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Ilustrasi Pemilu 2019/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL--Sejumlah partai politik (parpol) di Bantul akan mengkaji hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 oleh KPU. Kajian dilakukan untuk memastikan tidak ada calon pemilih yang tercecer sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar.
Sekretaris DPD PAN Bantul Damba Aktivis mengatakan keberadaan pemilih merupakan hal krusial dalam pemilu. Pasalnya, jika terjadi permasalahan dapat berpengaruh terhadap tahapan lain dalam pemilu.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan, DPD PAN Bantul akan mengkaji DPS yang ditetapkan KPU. Menurut Damba, untuk salinan DPS pihaknya sudah mendapatkan tembusan dari KPU.
“Salinan baru kami terima kemarin [Senin, 18/6/2018] dan belum dibahas secara mendetail di internal partai. Namun yang jelas, kami akan mencermati hasil penetapan DPS yang dilakukan KPU,” kata Damba kepada wartawan, Selasa (19/6/2018).
Dia menjelaskan pencermatan perlu dilakukan untuk memastikan hasil penetapan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. “Untuk saat ini, saya belum bisa berkomentar banyak karena belum mencermati DPS. Namun kami [DPD PAN] akan mengkaji data pemilih di masing-masing kelurahan,” katanya lagi.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan politikus Gerindra yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko. Menurut dia, pihaknya juga akan mengkaji DPS yang ditetapkan KPU Bantul. “Kami akan mencermati sehingga tidak ada pemilih yang tercecer,” katanya.
Miko, sapaan akrabnya menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib mendata setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon pemilih.
“Jika sampai ada yang tercecer bisa menimbulkan masalah. Untuk itu, dalam penetapan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Pemkot Jogja menyiapkan 10 RTH publik baru pada 2027. Pembangunan menyasar sejumlah kelurahan, tetapi terkendala keterbatasan lahan.
Kemnaker menegaskan belum ada penetapan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Informasi Danantara menerima setoran pengusaha tidak benar.
Jadwal Samsat Sleman November 2026 mencakup Samsat Keliling, layanan malam, Samsat Desa, hingga kemudahan pajak bagi perantau.
Kerinduan penggemar terhadap formasi klasik Jikustik terbayar tuntas dalam Sahid Raya Exclusive Concert melalui penampilan Jikustik feat. Pongki Barata.
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.