Perdagangan Manusia Mengancam Warga Gunungkidul yang Kerja ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Resmi

Herlambang Jati Kusumo
Herlambang Jati Kusumo Selasa, 11 September 2018 09:37 WIB
Perdagangan Manusia Mengancam Warga Gunungkidul yang Kerja ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Resmi

Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). /Solopos- Nicolous Irawan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, himbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih tawaran pekerjaan di luar negeri. Human trafficking atau perdagangan manusia menjadi salah satu alasannya.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD), Gunungkidul, Rumi Hayati, menghimbau masyarakat lebih jeli saat menerima tawaran bekerja di luar negeri.

“Alangkah baiknya jika ingin bekerja kesana [luar negeri] melewati jalur resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga nantinya hasil yang didapatkan dan jaminan keselamatan akan dipastikan oleh negara,” kata Rumi, Minggu (9/9/2018).

Direktur Lembaga Swadaya Masayrakat Mitra Wacana, Imelda Suhaida mengatakan kasus perdagangan manusia bisa terjadi lantaran kurang informasi yang akurat tentang bekerja di luar negeri.

Ia mengatakan banyak warga di beberapa tempat rela memalsukan data tentang dirinya agar dapat lolos bekerja di luar negeri lantaran iming-iming gaji yang besar. Padahal tindakan memalsukan tersebut menjadi langkah awal yang buruk.

“Biasanya dipicu iming-iming gaji yang besar, dan sampai disana tidak sesuai yang dibayangkan oleh mereka. Mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai, gajinya yang berbeda, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan,” kata Imelda.

Pihaknya mengklaim telah berusaha untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia itu dengan sosialisasi dan pembinaan di tengah masyarakat, serta melibatkan orang yang pernah pergi ke luar negeri, atau korban untuk berbagi kisahnya dan menjadi pelajaran.

Ia mengungkapkan untuk DIY wilayah, Kulonprogo dan Gunungkidul menjadi daerah yang rawan untuk korban perdagangan manusia menurutnya.

Untuk mencegah perdagangan manusia ini pemerintah dirasa perlu untuk terlibat. Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya di daerah masing-masing, sehingga masyarakat tidak perlu keluar negeri untuk mencari rejeki.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online