Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp163 Miliar untuk Gaji PPPK 2027
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Ilustrasi Pemilu/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL--KPU Bantul mencoret 1.734 pemilih dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Pencoretan dilakukan atas rekomendasi Bawaslu agar KPU mencermati daftar pemilih yang bermasalah.
Anggota KPU Bantul Arif Widayanto mengatakan pihaknya menggelar rapat pleno penetapan DPT hasil perbaikan. Pleno dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu untuk mencermati penetapan DPT yang dilakukan akhir Agustus lalu.
Menurut dia, selama proses pencermatan, Bawaslu meminta KPU untuk meneliti dugaan calon pemilih yang bermasalah, tetapi masih masuk ke daftar pemilih. “Rekomendasi itu kami ditindaklanjuti dengan pencermatan ulang. Hasilnya ada 1.734 pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi persyaratan,” kata Arif, Kamis (13/9/2018).
Dia menjelaskan mayoritas pemilih yang dicoret karena masuk sebagai pemilih ganda dengan persentase mencapai 80%. Alasan lain pencoretan karena pemilih telah meninggal dunia hingga pindah domisili.
Arif menambahkan dengan pencoretan ini maka jumlah pemilih pada Pemilu 2019 berkurang. Pada saat penetapan DPT, KPU memutuskan jumlah pemilih sebanyak 696.839 jiwa, dengan rincian 341.797 pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 355.042 orang. Namun di dalam penetapan DPT hasil perbaikan, jumlah pemilih menjadi 695.105 jiwa. Rinciannya 341.027 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 353.988 jiwa.
Meski telah menetapkan DPT Pemilu 2019, tetapi KPU masih memberikan kesempatan untuk melakukan proses perbaikan. Hanya, upaya perbaikan harus melalui rekomendasi dari Bawaslu dan disertai bukti-bukti yang kuat. “Hingga enam bulan ke depan, kami masih membuka kesempatan untuk perbaikan sehingga data pemilih bisa benar-benar akurat,” ujar dia.
Ketua Bawaslu Bantul Harlina mengapresiasi penetapan DPT hasil perbaikan oleh KPU. Menurut dia, penetapan ini tidak lepas dari rekomendasi Bawaslu untuk pencermatan terhadap penetapan DPT karena dinilai masih ada potensi calon pemilih yang bermasalah.
“Setelah kami berikan rekomendasi ternyata ada pengurangan jumlah daftar pemilih dari 696.839 jiwa menjadi 695.105 jiwa,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Indonesia siap membantu ASEAN dan PBB meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim Indonesia mencapai US$472,6 miliar pada 2031-2035 dan mendorong penguatan proyek siap investasi.
MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai tenggat pengajuan dua calon wapres pengganti Gibran dan membentuk tim ad hoc serta tim verifikasi.
DPR menggelar Paripurna Ke-12 dengan agenda RUU Tata Cara Pembentukan UU dan RUU Statistik. Komisi-komisi juga membahas sejumlah isu legislasi.
Kejagung mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara terhadap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam perkara suap tata kelola tambang nikel.