46 Persen Perpustakaan Kalurahan Bantul Mati Suri, Ini Arahan Bupati
Sebanyak 46 persen perpustakaan kalurahan di Bantul dinyatakan tidak aktif. Bupati Halim instruksikan lima langkah strategis penguatan literasi desa.
Ilustrasi Pemilu/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL--Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul masih memverifikasi kelengkapan administrasi proses pencairan dana bantuan partai politik atau banpol. Proses verifikasi ditarget selesai pekan depan sehingga awal Oktober semua partai sudah menerima banpol.
"Masih proses verifikasi. Kemungkinan baru selesai pekan depan, kemudian langsung dicairkan hingga awal Oktober," kata Kepala Kesbangpol Bantul Dwi Daryanto, Jumat (21/9/2018).
Dwi mengatakan proses verifikasi administrasi melibatkan Bagian Hukum, Inspektorat, Bagian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Sementara besaran dana banpol dipastikan sama dengan tahun lalu, yakni Rp1,3 miliar (bukan Rp1 miliar seperti diberitakan sebelumnya).
Ada 10 partai politik yang mendapatkan dana banpol. Ke-10 partai tersebut yang memiliki keterwakilan di DPRD Bantul. Nilai banpol dihitung per suara Rp1.927. Sehingga masing-masing partai berbeda perolehannya.
Dwi mengaku nilai banpol di Bantul lebih besar dibanding daerah lain, bahkan lebih tinggi dari ketetapan nasional Rp1.500 per suara. Dana banpol tersebut untuk biaya pendidikan politik oleh masing-masing partai serta biaya dministrsi partai dengan perbandingan 70% dan 30%.
Namun, Kesbangpol tidak bisa mengawasi sampai detail penggunan dana banpol. Kesbangpol hanya mengawasi seusai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banpol sebelumnya yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau sudah memenuhi syarat secara administrasi ya harus dicairkan," ujar Dwi.
Ia memstikan semua partai di Bantul tahun ini bisa mencairkan dana banpol, termasuk Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tahun lalu sempat bermasalah dalam kepengurusan.
Berdasarkan data Kesbangpol Bantul, banpol yang diberikan kepada 10 partai tahun lalu paling besar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp291,8 juta dengan jumlah suara 151.436 suara. Disusul Gerindra Rp145,5 juta (75.514 suara), Partai Amanat Nasional (PAN) Rp134,1 juta (69.635 sura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp110,8 juta (57.523 suara).
Kemudian Golkar Rp81,4 juta (42.282 suara), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp81,1 juta (42.101 suara), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp73,2 juta (38.007 suara), Nasdem Rp61,8 juta (32.072 suara), Demokrat Rp54,6 juta (28.384 suara), dan Partai Bulan Bintang (PBB) Rp21,3 juta (11.102 suara).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 46 persen perpustakaan kalurahan di Bantul dinyatakan tidak aktif. Bupati Halim instruksikan lima langkah strategis penguatan literasi desa.
Best City Hotel Yogyakarta merayakan HUT ke-9 dengan tema Grow With The Best dan memperkuat komitmen layanan hospitality di Jogja.
Daftar lokasi Salat Iduladha 2026 1447 H Muhammadiyah di Gunungkidul resmi dirilis PDM. Cek ratusan titik salat Id di seluruh kapanewon.
Polisi Banyumas membongkar penipuan berkedok “Sultan Nusantara”. Korban rugi Rp50,8 juta usai dijanjikan pembersihan harta dan haji.
KPK memeriksa dua pejabat Kemenhub terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut nasib guru honorer 2027 masih dibahas pemerintah. Guru non-ASN dipastikan tetap bekerja hingga 2026.