PEMILU 2019: Angka Golput di DIY Diprediksi Rendah

Harianjogja.com, SLEMAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY optimistis angka golput di DIY rendah meksi pembicaraan isu ini di media sosial meningkat.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengungkapkan pihaknya optimistis tingkat golput akan rendah. “Melihat pemilu sebelumnya, DIY memiliki tingkat kehadiran pemilih di TPS paling tinggi. Pendataan pemilih sekarang lebih valid,” kata Hamdan, seusai Sosialisasi Pemilu 2019, di UGM, Jumat (1/3/2019).

Dikatakan dia, penyumbang signifikan angka golput dikarenakan data tidak valid. Seperti orang yang sudah meninggal, pindah kependudukan, sehingga menyumbang angka ketidakhadiran ketika masih tercatat di daftar pemilih.

Meski begitu, Hamdan mengaku tidak mengetahui di DIY ada atau tidak ajakan untuk golput. Pada dasarnya memilih atau tidak adalah hak setiap warga negara. “Namun kami selalu mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.

Hamdan juga mengatakan animo pengurusan formulir A5 untuk pindah TPS sangat tinggi. Pada tahap pertama setidaknya sudah ada 14.652 pemilih, dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat.

Untuk menyelamatkan hak pilih warga salah satu yang ditempuh KPU dengan jemput bola di kampus untuk mengurus A5. Namun hal tersebut kembali lagi kepada mahasiswa mau mengurus atau tidak. “Namun kalau melihat antusiasme mahasiwa kemarin sangat banyak,” katanya.

Kepala Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik dan Pemerintahan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo Hipolitus Layanan mengatakan kementerian tidak memantau adanya ajakan golput.

“Mungkin dari KPU dan Bawaslu. Kami lebih memberi edukasi jangan ada masyarakat yang golput. Harapan kami masyarakat sebanyak mungkin menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Selain masalah golput, Kominfo juga fokus pada maraknya penyebaran hoaks. “Sering di medsos itu judul memang bagus, tetapi ending sering hoaks. Membaca informasi itu harus secara utuh, jika memang fakta silakan di-share, kalau tidak ya jangan,” ucapnya.

Diakui dia, hoaks pada masa-masa mendekati pemilu cenderung meningkat, meski ia tidak bisa mengungkapkan secara detail. Memang ada orang-orang yang tidak ingin stabilitas nasional terjadi, maka dari itu pihaknya terus merujuk UU ITE untuk menegakan aturan yang ada, untuk menekan berita hoaks.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.