Belasan BUMDes di Kulonprogo Tak Sehat

Harianjogja.com, WATES—Belasan usaha milik desa (BUMDes) di Kulonprogo tergolong tidak sehat karena operasional kerjanya tidak rutin bahkan macet.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulonprogo mencatat ada empat sampai lima unit BUMDes yang operasionalnya tidak rutin dan tergolong belum sehat serta ada 15 yang tidak sehat.

“Dari total 87 BUMDes, sisanya bisa dibilang sehat dan telah berkembang ke sektor usaha lain. Untuk yang benar-benar berkembang baik ada 25 unit,” ungkap Kepala DPMDP2KB Kulonprogo, Sudarmanto, Minggu (24/3).

Dari sekian jumlah BUMDes yang sakit, salah satunya BUMDes Maju di Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh. BUMDes tersebut dianggap tidak sehat karena operasionalnya telah macet sejak beberapa tahun terakhir. Usahanya juga hanya berkutat di sektor simpan pinjam yang notabene merupakan usaha pokok seperti halnya BUMDes pada umumnya.

Dengan kata lain, BUMDes tersebut tidak ada  pengembangan ke sektor usaha lain. BUMDes tersebut jika dibandingkan dengan unit lain di Desa Jatirejo dan Ngentakrejo di Kecamatan Lendah; Desa Hargotirto dan Hargowilis, Kecamatan Kokap serta di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh masih tertinggal jauh.

Penyebabnya, kelima BUMDes itu telah mampu mengembangkan unit usahanya ke sektor lain seperti pengelolaan tempat wisata, olahraga, hingga pemasok beras ke toko berjejaring yang telah diakuisisi Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, yakni Toko Milik Rakyat (Tomira).

Menurut Sudarmanto, suatu BUMDes dikatakan sehat jika tingkat kemacetan angsuran dari anggotanya berada di bawah 5%. Indikator lain yakni besarnya biaya operasional tidak lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Pertembuhan aset sejak awal BUMDes berdiri juga menjadi parameter sakit tidaknya BUMDes tersebut.

“Memang saya akui untuk di Purwoharjo, BUMDes-nya tidak sehat karena tingkat pengembalian angsuran dari masyarakat macet. Hal itu juga ada di Giripeni dan Wates, ini menjadi tugas kami untuk terus intens melakukan pelatihan agar mereka segera berkembang menyusul BUMDes lain yang telah maju,” paparnya.

Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) DIY Erlin Chaerlinatun mengatakan pada 2018 lalu pihaknya telah melatih 30 BUMDes di Kulonprogo. Dari hasil pelatihan tersebut, terkuak fakta jika pengelola BUMDes masih bingung untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sangat disayangkan lantaran keberadaan BUMDes telah didukung penuh dengan pendanaan pemerintah desa.

Kepala Desa Purwoharjo, Kecamatan Kokap, Ariwibowo mengakui jika BUMDes Maju di desanya telah macet. Bahkan sudah tidak menghasilkan profit lantaran macetnya angsuran simpan pinjam dari para anggota. “Sementara yang dibutuhkan itu sumber daya manusia yang berkomitmen untuk mengelola BUMDes, sejauh ini masih belum ketemu,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.