21 Layanan dan Kondisi yang Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2026
BPJS Kesehatan tidak menanggung 21 kategori layanan dan kondisi pada 2026. Simak daftar lengkap serta pengecualiannya.
Budayawan Emha Ainun Najib. /Harian Jogja-Sunartono.
Harianjogja.com, BANTUL—Budayawan Emha Ainun Najib yang biasa disapa Cak Nun menyatakan keadaan rakyat Indonesia pascapelaksanaan Pemilu 2019 ini tergolong aman dan kompak. Namun tak dapat dipungkiri bahwa konflik itu terjadi di kalangan elit dan kelompok menengah ke atas melalui medsos.
Kondisi aman dan tidak ada konflik di kalangan akar rumput atau rakyat itu dipastikan Cak Nun berdasarkan hasil kunjungannya bersama Kyai Kanjeng ke belasan kota di Indonesia beberapa hari sebelum dan sesudah hari pencoblosan.
“Selama dua pekan sebelum dan sesudah 17 April [2019] saya dan kyai kanjeng keliling 15 kota, itu karena masyarakat meminta, mengundang. Setiap panitia mengundang kami memastikan bahwa wilayahnya aman, tidak ada bentrok, kontroversi. Semua, apa itu pesantren, kelurahan termasuk Solo yang katanya rawan setelah kita datangi ke sana ternyata ya nggak rawan semua kompak saja sebagai bangsa Indonesia,” katanya kepada wartawan di kediamannya, Kadipiro, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Kamis (25/4/2019).
Ia menambahkan, memang ada sejumlah orang atau pihak yang mengkhawatirkan adanya potensi untuk bentrok itu besar. Isu tersebut makin hari makin besar. Tetapi ia melihat justru keadaan di rakyat bawah baik-baik saja.
“Itu hanya di menengah ke atas dan elit, tetapi secara fisik tak terlalu, ya nggak sampai besar [konflik itu] yo mung mercon sithik-sithik lah. Kalau rakyat nggak ada masalah, rakyat ki dikon sengsoro wae gelem [rakyat disuruh sengsara saja mau], apalagi yang lebih dari itu. Semoga pancasila dijalankan para elit karena lahirnya pancasila itu justru dari rakyat, dan merekalah [rakyat] pelaku pancasila sejak berabad-abad lalu. Yang belum bisa berpancasila kan para pemimpinnya,” katanya
Cak Nun mengatakan konflik itu lebih banyak di medsos. Menurutnya memang seharusnya tidak perlu ditanggapi, karena pengguna medsos tidak berani berhadapan langsung. Ibaratnya, siapa yang berkonflik di medsos, hanya melempar batu dari kejauhan.
“ Konflik politik itu kelas menengah ke atas, kalau di rakyat nggak ada sama sekali, sejauh yang saya pantau. Sementara kelas menengah ke atas dan elit semua sudah lengkap aturannya, undang-undang sudah ada, masing-masing ada pembagian tugas menangani, ada KPU, Bawaslu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPJS Kesehatan tidak menanggung 21 kategori layanan dan kondisi pada 2026. Simak daftar lengkap serta pengecualiannya.
Aleix Espargaro comeback di MotoGP Mandalika 2026 menggantikan Joan Mir. Honda menargetkan adaptasi RC213V sekaligus pengembangan motor.
KPK akan memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pekan ini terkait perkara dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Bogor.
Ideologi ekstrem menyasar ruang digital. Amir Mahmud menilai Pancasila, literasi, dialog dan ketahanan sosial penting menjaga persatuan bangsa.
Nomor tak dikenal terus menelepon? Cek melalui Aduan Nomor Komdigi, identifikasi spam, blokir, dan hindari memberikan data pribadi.
Pantai Baron Gunungkidul mendapat program Kampung Nelayan Merah Putih sekitar Rp3 miliar. Salah satunya pembangunan pabrik es berkapasitas 1 ton per hari.