Tiket Ludes 15 Menit, MJM 2026 Siap Dongkrak Wisata Jogja
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Ilustrasi DPRD
Harianjogja.com, JOGJA- Penghitungan suara di tingkat kecamatan masih terus berlangsung. Kepastian dari KPU baru akan keluar 22 Mei mendatang. Tapi beberapa partai telah melakukan penghitungan internal, yang memperkirakan berapa perolehan kursi legislatif sementara.
Wakil Sekretaris DPD Gerindra DIY, Guntur Yudianto, mengatakan partainya telah melakukan hitungan internal terkait perolehan kursi legislatif. Khusus untuk DPRD Kota Jogja, ia memprediksi mendapatkan lima kursi, sama dengan pemilu sebelumnya.
Perolehan kursi Gerindra meningkat di Kabupaten Bantul, yang pada pemilu tahun lalu berjumlah enam kursi, pemilu kali ini mendapat delapan kursi. Kulonprogo juga mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya lima, sekarang enam.
Sedangkan DPRD Provinsi dan sleman, jumlah kursi Gerindra tetap. Untuk provinsi sejumlah tujuh kursi dan Sleman tujuh. "Naik di Bantul sama Kulonprogo saja," katanya.
Sementara saat ditanya perkiraan nama Caleg yang lolos, ia belum berani memberi pernyataan. "Karena jarak caleg sesama Gerindra tipis, sementara masih banyak PSU [pemilihan suara ulang] juga, jadi kami belum berani memperkirakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
MK tak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara.
Kapolda Jateng Roy Hardi Siahaan memerintahkan polisi menindak tegas narkotika, begal, perampokan, dan curanmor yang meresahkan masyarakat.
Kasus ISPA di Sleman mencapai 13.313 hingga September 2026. Kemarau dan pembakaran sampah meningkatkan paparan debu serta polutan.
Formula UMP 2027 belum berubah. Kemnaker menyebut PP 51/2023 masih menjadi acuan karena UU Ketenagakerjaan punya masa peralihan.
Prabowo memuji kinerja Satgas PKH yang telah menyetorkan Rp52 triliun ke negara selama dua tahun pemerintahan.