RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
GUNUNGKIDUL—Kepolisian Resor Gunungkidul segera menyelidiki dugaan pemalsuan tandatangan warga Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, yang berisi pernyataan dukungan penutupan objek wisata alam Gua Pindul yang digagas oleh anggota DPRD Edy Purwanto, Forum Warga Bejiharjo untuk Pindul (FWBP) dan Gunungkidul Corruption Watch (GCW).
Kapolres Gunungkidul AKBP Ihsan Amin mengatakan pihaknya akan mencari keterangan di lapangan dan saksi-saksi untuk mengungkap fakta pemalsuan dan letak unsur pidananya. Ihsan juga berupaya mengumpulkan tandatangan warga yang dipalsukan untuk dicocokkan.
"Kalau warga yang dirugikan sudah meyakini nama dan tandatangannya dipalsukan kami bisa langsung memproses,” katanya, Jumat (12/4)
Untuk mempermudah penyelidikan, Ihsan meminta warga yang merasa dirugikan atas dugaan pemalsuan agar melapor resmi ke kepolisian agar bisa digali keterangan yang mendalam.
Seperti diketahui 19 warga dari Dusun Bulu dan Karang Lor menggeruduk kantor bupati Gunungkidul membicarakan pencatutan nama mereka dalam dukungan penutupan Gua Pindul, Kamis (12/4).
Pada 20 Maret lalu, Edy Purwanto, GCW dan FWBP mengirimkan surat permohonan penutupan Gua Pindul ke bupati dengan melampirkan 500 tandatangan warga yang diklaim turut mendukung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
MAN 5 Sleman meraih Stand Favorit dan Medali Perunggu Lomba Video Profil di Extranas VIII Lamongan, 11–13 September 2026.
DPRD Bantul meminta Pemkab bergerak cepat memanfaatkan Kelok 23 untuk mendorong pariwisata, investasi, dan kesejahteraan warga selatan.
DPAD DIY kembali menggelar workshop perbaikan buku rusak karena minat masyarakat membaca buku fisik masih tinggi.
Menkeu Purbaya siapkan sekitar Rp31,1 triliun untuk mengalihkan pembayaran gaji PPPK daerah ke pemerintah pusat mulai Januari 2027.
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.