Pemerintah Tak Arahkan Penggunaan Dana BLSM

09 September 2013 12:13 WIB Jogja Share :

[caption id="attachment_445727" align="alignleft" width="450"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/09/pemerintah-tak-arahkan-penggunaan-dana-blsm-445721/blsm-2-bisnis-indonesia" rel="attachment wp-att-445727">http://images.harianjogja.com/2013/09/BLSM-2-bisnis-indonesia.jpg" alt="" width="450" height="299" /> Penyaluran dana BLSM (JIBI/Harian Jogja/Bisnis Indonesia)[/caption]

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah tidak memberikan pengarahan kepada masyarakat penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) terkait penggunaan dana tersebut.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jogja Hadi Muchtar mengatakan berdasarkan hasil evaluasi penggunaan BLSM tahap I, mayoritas digunakan untuk kegiatan konsumtif.

“Kami memang belum khusus mengarahkan ke arah produktif. Kami masih fokus pada memastikan penerima benar sesuai data," ungkap dia kepada Harian Jogja, Sabtu (7/9/2013).

Belum adanya pendampingan atau pengarahan penggunaan bantuan tersebut, imbuh dia, dikarenakan cepatnya penyaluran BLSM. Penyaluran dari Pemerintah Pusat terkesan mendadak dan tidak melibatkan Pemerintah Daerah. Selain itu juga tidak adanya imbauan dari Pemerintah Pusat agar dana diarahkan untuk kegiatan produktif.

Lurah Wirogunan, Suprihastuti juga mengaku belum mendampingi dan mensosialisasikan ke warga agar dana BLSM digunakan untuk usaha produktif. “Kami hanya sampaikan agar digunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan seperti biaya sekolah anak. Kalau usaha produktif kan juga belum ada instruksi juga,” tandas dia.

Senada disampaikan Kepala Dinas Sosial Bantul Mahmudi. Sejak BLSM digulirkan pada tahun-tahun terdahulu (sejak masih bernama Bantuan Langsung Tunai) pemerintah daerah tak pernah melakukan pemberdayaan kepada penerima.

Pemerintah daerah hanya memastikan bantuan diterima atau tersalur ke masyarakat. “Kami ini sesuai juklaknya [petunjuk pelaksana] hanya memastikan bantuan sampai enggak ke masyarakat,” ujarnya.

Pemberdayaan, kata dia, justru dilakukan terhadap warga yang tak kebagian BLSM namun miskin. Program itu pernah dilakukan saat bantuan masih bernama BLT.