Advertisement
Lebih dari 50 LKM di DIY Belum Berbadan Hukum
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su - Files (SINGAPORE / Tags: BUSINESS)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Di DIY, lebih dari 50 LKM belum berbadan hukum.
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoli F. Pardede mengungkapkan jumlah industri keuangan di Indonesia ada sekitar 55 juta unit. Dari angka tersebut, jumlah lembaga keuangan mikro mencapai empat juta dan lembaga keuangan menengah mencapai enam juta. Sementara sisanya adalah lembaga keuangan besar.
Advertisement
OJK bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Selama dua tahun ini, persiapan inventarisasi terus dilakukan hingga dapat mulai dioperasikan pada 2015 mendatang.
“Sosialisasi ini dilakukan kepada sejumlah stakeholder, baik kepada para pelaku UKM maupun pemerintah daerah atau kota selaku pihak yang akan menerima pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan LKM sesuai dengan pasal 28 UU LKM,” tandas Dumoli.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya mengungkapkan, sistem pembayaran di LKM merupakan pendekatan alternatif yang layak untuk dicermati.
Karenanya kehadiran LKM merupakan hal mutlak dan perlu diperkenalkan dengan skim kredit yang bersifat sederhana. Hal ini jelas untuk mengatasi permasalahan modal yang selama ini menjadi kendala pelaku usaha.
“Maka tidak heran jika LKM di DIY tumbuh subur dengan bentuk usaha berupa simpan pinjam. Di DIY tercatat ada lebih dari 50 LKM yang tersebar di kabupaten maupun kota dan belum berbadan hukum,” terang Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Advertisement
Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Penting Untuk Percepatan Swasembada Pangan
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat 9 Mei 2025
Advertisement
Rasa Aman Mahasiswa Rantau di Jogja Berkat BPJS Kesehatan
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Indonesia Diminta Jadi Juru Damai Konflik India dan Pakistan
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Belasan Peserta Seleksi PPPK Tahap II di Sleman Gugur Tanpa Lalui Seleksi Kompetensi
- Pria Paruh Baya Tersengat Listrik Saat Tengah Bekerja di Banguntapan Bantul
- Pembangunan Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Segmen B Segera Dimulai, Pagu Rp73 Miliar
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
- Produk UMKM Kota Jogja Diminati Peserta Munas VII APEKSI 2025
Advertisement
Advertisement
